Kupang, – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membuka proses penginputan usulan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini menjadi sinyal kuat percepatan konektivitas di Bumi Flobamora, namun dengan catatan teknis yang ketat: durasi pengerjaan harus rampung dalam waktu kurang dari lima bulan.
Kepala BPJN NTT, Janto Mangiri, menegaskan bahwa kesiapan teknis pemerintah daerah (pemkab/pemkot) menjadi kunci utama agar usulan jalan mereka lolos seleksi dan mendapatkan pendanaan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR).
“Kami sedang dalam tahap penginputan usulan. Pesan saya tegas kepada pemda: perhatikan durasi. Target kami adalah pekerjaan selesai di bawah lima bulan. Ini bukan sekadar membangun, tapi memastikan akses terbuka cepat untuk mendukung ekonomi,” ujar Janto Mangiri.
Menurut Janto, kecepatan eksekusi hanya bisa tercapai jika hambatan klasik seperti sengketa lahan atau kelangkaan material telah diantisipasi sejak awal. BPJN NTT meminta pemda memastikan tiga hal krusial sebelum mengajukan usulan:
1. Kesiapan Lahan: Tidak ada konflik kepemilikan atau pembebasan lahan yang tertunda.
2. Akses Lokasi: Ruas jalan harus mudah diakses oleh alat berat dan logistik konstruksi.
3. Ketersediaan Material: Sumber bahan baku konstruksi tersedia di sekitar lokasi untuk efisiensi waktu.
“Jangan sampai alat sudah tiba, tapi lahan masih bermasalah. Itu akan menggagalkan target 5 bulan,” tambahnya.
Program IJD 2026 ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Program ini bukan sekadar perbaikan infrastruktur biasa, melainkan bagian dari strategi nasional untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
Prioritas penanganan diarahkan pada ruas-ruas vital yang menghubungkan:
* Kawasan produksi pangan strategis;
* Jalur distribusi energi;
* Konektivitas dengan jaringan Jalan Nasional;
* Akses menuju wilayah-wilayah strategis baru.
Dengan pendekatan “cepat dan tepat” ini, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah di NTT tidak lagi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik akan memangkas biaya logistik petani dan pelaku usaha, sehingga daya saing produk lokal NTT dapat meningkat di pasar nasional.
Janto Mangiri mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTT untuk segera melengkapi dokumen persyaratan teknis. Kelengkapan administrasi dan kelayakan teknis akan menentukan seberapa besar dukungan pendanaan pusat yang akan mengalir ke daerah masing-masing pada tahun 2026.
“Mari kita pastikan setiap meter jalan yang dibangun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Konektivitas adalah tulang punggung ekonomi NTT,” tutup Janto.
Tinggalkan Balasan