TTS – Dari dusun ke dusun, dari RT sampai kader posyandu, mereka adalah wajah pertama negara di desa. Mereka bukan siapa-siapa di atas kertas, tapi di mata masyarakat, merekalah yang hadir paling pertama saat rakyat butuh pertolongan.
Tenaga Kerja Desa (TKD), Kader Posyandu, dan aparat lainnya hari ini dibiarkan hidup tanpa gaji, tanpa kepastian, dan tanpa keadilan.
Mereka Dipecat Sepihak, Haknya Tak Dibayar
Tenaga TKD bukan sukarelawan tak bergaji, mereka adalah pekerja yang diberi tugas, lalu diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa tanpa prosedur, tanpa alasan yang bermoral. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang tidak bisa dibiarkan.
“Tenaga TKD yang diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Wajib Dikembalikan. Itu harga mati.!”
Dan lebih parah lagi, TKD dan Kader yang masih aktif pun tidak menerima hak mereka, karena Dana Desa mengalami gagal salur. Maka, pemerintah desa wajib membayarkannya melalui SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Jika SILPA tidak tersedia, harus ada kebijakan khusus dari Kepala Desa dan pemerintah daerah untuk menyelamatkan hak-hak mereka.
“Kalau sistem gagal, maka kebijakan harus turun tangan. Jangan biarkan orang-orang yang sudah kerja keras diperlakukan seperti beban!”
Basa Udara Disiksa, Tapi Kita Tetap Menuntut Mereka Melayani
Sudah enam bulan para pelayan desa ini mengabdi tanpa menerima penghasilan tetap. Namun anehnya, negara tetap menuntut kinerja mereka maksimal.
Bagaimana mungkin seseorang terus diminta bekerja, tanpa diberi makan?
Apa kata adat? Apa kata iman? Apa kata hati nurani?
Pak Bupati, Dengarlah! Jangan Biarkan Mereka Jadi Korban Sistem yang Mati Rasa
Wakil Ketua Komisi1 DPRD TTS, Yerim Yos Fallo, menyampaikan dengan tegas dan terbuka:
“Kepada Pak Bupati TTS, kami tahu Bapak orang baik. Informasi ini kami anggap penting dan mohon agar Bapak bantu mereka. Jangan diam di atas penderitaan para pelayan desa.”
Bangkitkan Nurani, Jangan Nikmati Jabatan di Atas Tangisan
Pemerintah seolah nyaman membuat alasan setiap tahun. Tapi di desa, ada anak-anak yang putus sekolah karena gaji ayah atau ibunya—TKD dan kader—tak kunjung dibayar. Ada ibu-ibu yang menahan sakit karena tak mampu beli obat. Ada keluarga yang tercekik hanya karena SP2D ditahan tanpa ujung.
Uang ADD adalah hak mereka. Kenapa ditahan? Untuk apa? Untuk siapa?
Jika kita terus tenang di atas penderitaan ini, maka kita semua ikut bersalah.
Dalam budaya Timor, kita hidup dengan rasa hormat dan tenggang rasa. Kita jaga satu sama lain. Maka ketika mereka—basa udara kita—dibuat sengsara oleh sistem yang tak adil, itu bukan hanya soal gaji. Itu soal martabat.
Jangan biarkan suara mereka hanya jadi bisikan angin.
Buatlah ini jadi gema keadilan.
Tinggalkan Balasan