Soe,–Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Yerim Yos Fallo, menyampaikan keprihatinan serius terkait keterlambatan pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai mengancam kelangsungan roda pemerintahan di tingkat desa.
Dalam pernyataan terbuka yang disampaikannya, Yerim menegaskan bahwa desa adalah tulang punggung pembangunan. “Fox Populi, Vox Dei—suara rakyat adalah suara Tuhan. Desa adalah pondasi pembangunan dari bawah. Maka hak-hak mereka harus diutamakan agar kinerja mereka tidak terganggu,” tegasnya.
Ia menyebut, pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seharusnya dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diposting. Namun faktanya, banyak desa yang sudah melakukan posting APBDes sejak Februari, tetapi hingga hari ini belum menerima SP2D dan belum bisa mengakses CMS untuk pencairan ke rekening desa.
“ADD itu bukan untuk foya-foya. Dana ini digunakan untuk membayar insentif RT/RW, honor perangkat desa, kepala desa, LPM, BPD, tokoh adat, dan operasional kantor desa. Kalau ini tidak dibayarkan hari ini, bisa dipastikan pemerintah desa akan berutang ke sana-sini demi menutupi kebutuhan operasional mereka,” ungkap Yerim.
Situasi ini diperparah dengan kondisi masyarakat desa yang saat ini sedang menghadapi musim pendaftaran sekolah. “Ribuan orang bergantung pada dana ini. Mereka juga butuh makan, butuh bayar sekolah anak, listrik, kebutuhan rumah tangga. Jangan tahan hak mereka! Pemerintah harus peka!” tegas Yerim dengan nada tinggi.
Ia juga mempertanyakan mengapa SP2D dan CMS belum diberikan jika memang dananya tersedia. Menurutnya, penundaan ini tidak bisa dibenarkan. “Jika uangnya ada, pertanyaannya: kenapa belum dicairkan? Jangan buat rakyat menunggu tak pasti.”
Yerim menutup pernyataannya dengan seruan penuh semangat, “Jangan tahan hak mereka. Mereka juga manusia, punya keluarga, punya tanggungan. MERDEKA!”
Tinggalkan Balasan