Kupang, – Wabah rabies kembali menebar ancaman nyata di berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, respons pemerintah terhadap krisis ini dinilai masih jauh dari kata serius. Anggota Komisi V DPRD NTT, Kasimirus Kollo, melontarkan kritik keras terhadap lambannya langkah-langkah pencegahan dan penanganan rabies yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ini soal keselamatan nyawa manusia. Harus ada kerja luar biasa, bukan sekadar seremonial dan reaktif setelah ada korban jiwa,” tegas Kasimirus kepada wartawan di Gedung DPRD NTT,Jumat (13/06/2025).
Pernyataan ini muncul merespons meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) yang kini mencapai angka mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan NTT, hingga akhir Mei 2025 tercatat 2.149 kasus gigitan, dengan 10 kasus kematian manusia akibat rabies. Angka ini diprediksi terus bertambah jika tidak ada tindakan konkret.
Menurut Kasimirus, pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan edukasi dan vaksinasi massal. Di berbagai daerah, khususnya pelosok dan pedesaan, masyarakat masih minim pengetahuan tentang bahaya rabies serta tindakan pencegahannya.
“Anjing dibiarkan berkeliaran tanpa vaksin. Warga tidak tahu harus berbuat apa jika terjadi gigitan. Ini bukan semata kesalahan masyarakat. Pemerintah yang lalai memberikan edukasi,” ujarnya.
Ia menilai, dalam konteks darurat rabies ini, perlu ada sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga akademisi—untuk membangun sistem pencegahan yang kuat dan berkelanjutan.
“Banyak masyarakat di NTT menganggap anjing sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi bagian dari identitas budaya. Namun, di balik kedekatan itu, tersembunyi ancaman rabies yang mematikan dan kerap diabaikan,” katanya.
Kasimirus menegaskan bahwa isu rabies semestinya mendapat perhatian setara dengan isu-isu prioritas lain seperti stunting dan tuberkulosis (TBC).
“Apa gunanya kita bicara tentang pariwisata dan investasi jika warga kita sendiri terancam rabies? Kita ini provinsi kepulauan, banyak warga yang untuk ke puskesmas saja harus menyeberang laut. Jika tidak ada intervensi cepat dan sistematis dari pemerintah, korban akan terus berjatuhan,” tegasnya.
Tak hanya mengkritik pemerintah, Kasimirus juga mengajak gereja dan lembaga keagamaan lainnya untuk turut ambil bagian dalam upaya penanggulangan rabies. Ia menyebut peran lembaga keagamaan sangat vital, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil.
“Gereja punya jaringan hingga ke pelosok desa. Bisa menjadi sarana edukasi, bahkan alat deteksi dini di tingkat akar rumput. Ini bukan hanya tugas Dinas Peternakan, tetapi tugas bersama,” pungkasnya.
Wabah rabies di NTT kini bukan lagi sekadar masalah kesehatan hewan. Ia telah menjadi krisis kemanusiaan yang menuntut kerja kolaboratif, kepemimpinan yang tegas, serta kesadaran kolektif untuk menyelamatkan nyawa.(Arnold).
Tinggalkan Balasan