Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Apel Siaga Bencana di Ruang Pendopo, Jalan Pattimura No.20, Jakarta Selatan, Selasa (4/11), sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun.
Apel dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Ir. Dody Hanggodo, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga terkait, termasuk Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili oleh Dr. Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kementerian PUPR untuk memastikan kesiapan infrastruktur nasional dalam mendukung sistem mitigasi bencana secara terpadu. Menurut Menteri PUPR, sektor pekerjaan umum memegang peran strategis dalam meminimalkan dampak bencana melalui pengelolaan infrastruktur yang tangguh dan responsif.
“Mitigasi bukan hanya urusan tanggap darurat. Kesiapan infrastruktur yang kokoh, adaptif, dan terpelihara adalah bagian dari sistem perlindungan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor,” ujar Dody dalam amanatnya.
BNPB, melalui Abdul Muhari, menegaskan bahwa peran Kementerian PUPR menjadi garda depan dalam strategi mitigasi nasional, terutama dalam menghadapi risiko banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang meningkat menjelang akhir tahun.
“Kesiapan sektor infrastruktur adalah fondasi utama mitigasi bencana nasional. Sinergi antara lembaga teknis dan lembaga kebencanaan memastikan keselamatan masyarakat sekaligus keberlanjutan pembangunan,” kata Abdul Muhari di sela kegiatan.
Apel siaga ini juga menjadi ajang koordinasi lintas instansi untuk memperkuat sistem tanggap darurat dan pengelolaan risiko bencana dari pusat hingga daerah. Melalui kegiatan ini, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR diimbau untuk memperbarui rencana kontinjensi, mengevaluasi kesiapan alat dan personel, serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan lembaga kebencanaan.
Selain itu, kolaborasi antara Kementerian PUPR, BMKG, dan BNPB diharapkan mampu mempercepat integrasi data, analisis risiko, serta peringatan dini agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih tepat waktu dan efektif.
Langkah ini sejalan dengan semangat nasional “Siap Untuk Selamat” yang terus digencarkan BNPB sebagai upaya membangun budaya sadar bencana di semua lini pemerintahan dan masyarakat.
Dengan apel siaga ini, Kementerian PUPR menegaskan komitmennya untuk menjadikan infrastruktur bukan hanya simbol pembangunan, tetapi juga perisai keselamatan publik di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim.
Tinggalkan Balasan