Kupang — Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan lebih kuat bagi percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan REI Expo 2025 yang berlangsung di Lippo Plaza Kupang, Minggu, 16 November 2025.
Ketua REI NTT Chandra Santosa mengatakan bahwa penyediaan hunian layak bagi warga masih terbebani sejumlah biaya yang menghambat, terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di tingkat daerah. Ia menilai kebijakan yang berlaku saat ini belum memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.
“Kami berharap pemerintah pusat hingga kabupaten bisa memberikan dukungan nyata. Jika komponen seperti BPHTB dapat diringankan atau dibebaskan, maka masyarakat NTT akan jauh lebih mudah memiliki rumah,” ujar Chandra.
Bergerak Tanpa Fasilitas Kredit Daerah
Chandra menuturkan bahwa selama ini REI NTT bekerja tanpa fasilitas kredit dari pemerintah daerah maupun dukungan pembiayaan vertikal. Meski demikian, para pengembang tetap diminta hadir hingga wilayah terisolasi untuk membuka akses perumahan rakyat.
“Kami bukan organisasi besar, tetapi komitmen kami kepada masyarakat tidak kecil. Kami terus bergerak meski tanpa pendanaan dari pemerintah,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten sangat dibutuhkan agar pembangunan perumahan tidak bergantung pada upaya swasta semata.
Penjualan Masih Rendah, Daya Beli Tertekan
Pengurus REI NTT Boy Rakabela melaporkan bahwa transaksi pada hari kedua expo baru mencapai Rp2,3 miliar dari 126 unit yang ditawarkan. Menurutnya, capaian ini belum ideal akibat menurunnya daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir.
Dengan nilai proyek tahunan yang mencapai Rp120 miliar, Boy menilai perlambatan transaksi menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk menjaga akses rumah tetap terbuka bagi MBR.
“Kami menyediakan berbagai kemudahan, tapi dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar masyarakat bisa menjangkau hunian,” kata Boy.
Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci
Sejumlah pengurus REI mengungkapkan bahwa kebijakan perumahan di tingkat pusat dan daerah kerap tidak selaras. Ketidaksinkronan itu membuat perizinan dan proses pembangunan berjalan lebih lambat daripada kebutuhan masyarakat.
Chandra berharap pemerintah dapat menata ulang regulasi serta menyiapkan kebijakan yang lebih ramah bagi pembangunan rumah rakyat.
Expo Didukung Sponsor, Potret Ekonomi Daerah Disorot
REI Expo 2025 digelar dengan dukungan sponsor seperti Comporta, BRI, Maxim, BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian, BTM, dan SKI. KADIN NTT menilai dukungan pemerintah dalam acara ini cukup besar, sebuah sinyal bahwa ekonomi daerah masih membutuhkan dorongan sektor swasta secara lebih kuat.
Acara turut dimeriahkan penampilan pemenang lomba paduan suara yang menarik antusiasme pengunjung.
Tinggalkan Balasan