Kupang, – Fenomena maraknya anak-anak di bawah umur yang berkeliaran di sudut-sudut Kota Kupang sambil menjajakan jagung rebus, bunga, dan koran kini menjadi sorotan tajam. Pendiri Yayasan Yusintha Ningsih Sejahtera, Yusintha Nenobahan, angkat bicara dan mengkritisi kurangnya pengawasan serta tanggung jawab dari Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) NTT terhadap isu ini.
Menurut Yusintha, jumlah anak-anak yang terlibat dalam aktivitas berjualan di jalanan semakin hari semakin meningkat. Tak jarang, anak-anak ini dengan cara yang memaksa menawarkan dagangan kepada pengendara atau pejalan kaki. Bila ditolak, mereka bahkan meminta uang dengan alasan untuk makan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya eksploitasi anak secara sistematis oleh pihak-pihak dewasa yang tidak bertanggung jawab..
“Ini bukan lagi soal empati atau tidak, ini soal kejahatan terselubung. Anak-anak ini dimanfaatkan untuk menjual iba dan simpati. Di balik wajah lugu mereka, ada kemungkinan kuat mereka dikendalikan oleh oknum dewasa yang mengeksploitasi kemiskinan sebagai alat mencari keuntungan,” tegas Yusintha.
Ia menambahkan bahwa fenomena ini bisa mencoreng citra masyarakat Nusa Tenggara Timur yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang mandiri, tidak mudah menyerah, dan pantang meminta-minta meski dalam keadaan sulit..
“NTT dikenal sebagai wilayah yang keras tapi bermartabat. Kami tidak dikenal sebagai peminta-minta atau pengemis, apalagi sampai menyuruh anak-anak turun ke jalan. Ini bukan hanya merendahkan harkat anak-anak, tapi juga merusak nama baik seluruh masyarakat NTT di mata wisatawan maupun pendatang dari luar daerah,” tambahnya.
Yayasan Yusintha Ningsih Sejahtera mendesak agar Dinas Sosial dan KPAI NTT segera mengambil tindakan nyata. Patroli sosial harus ditingkatkan, anak-anak yang ditemukan di jalanan harus segera ditangani secara humanis dan dikembalikan ke lingkungan yang aman. Selain itu, pihak yayasan juga mendorong adanya investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan jaringan eksploitasi anak di balik fenomena ini..
“Jangan tunggu ada tragedi. Jangan tunggu ada kekerasan atau kasus perdagangan anak baru kita semua bereaksi. Anak-anak ini adalah tanggung jawab negara. Pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak harus hadir sebelum semuanya terlambat,” tutup Yusintha.
Fenomena ini adalah cermin dari wajah kelam urbanisasi dan kemiskinan yang belum ditangani secara struktural. Bila dibiarkan, generasi penerus bangsa akan tumbuh dalam lingkungan yang salah, penuh dengan manipulasi dan penindasan terselubung.
Sudah saatnya lembaga-lembaga terkait di NTT bersikap. Masyarakat sudah melihat dan mulai bicara. Pertanyaannya: sampai kapan pemerintah tutup mata? (Arnold).
Tinggalkan Balasan