Soe,– Di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur, sebuah kontroversi besar mencuat dari SDI Loli, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tudingan bahwa kepala sekolah bertindak secara otoriter mulai menyebar di kalangan guru, orang tua, dan murid. Kekhawatiran ini semakin menjadi sorotan, dengan pertanyaan besar mengenai cara pengelolaan pendidikan yang diterapkan di sekolah tersebut.
Kabar mengenai kebijakan yang dianggap tidak mengakomodasi hak guru dan murid untuk berbicara, serta tindakan tegas yang terkesan tanpa ruang dialog, membuat banyak pihak gelisah. Dalam suasana yang seharusnya mendukung kreativitas dan kebebasan belajar, muncul dugaan adanya pembatasan dalam pengambilan keputusan sehari-hari di sekolah tersebut.
“Kami tidak bisa bicara, tidak ada ruang untuk masukan. Semua keputusan datang dari atas tanpa diskusi,” ujar salah seorang guru yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Pernyataan tersebut mengungkapkan rasa frustasi yang mulai meluas di kalangan tenaga pengajar di SDI Loli.
Namun, isu ini tidak berhenti di sana. Para orang tua juga mulai berbicara. “Kami ingin anak-anak kami belajar di lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tapi, dengan kebijakan semacam itu, kami khawatir dampaknya pada pendidikan anak-anak kami,” kata seorang orang tua murid yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan yang dirasa membatasi kebebasan dan inisiatif.
Sementara,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pun tak tinggal diam. Musa Benu SH,selaku Kepala Dinas P & K Kabupaten TTS menyampaikan bahwa mereka akan mengikuti prosedur kedinasan yang berlaku untuk menanggapi isu tersebut. “Kami akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak di SDI Loli terlebih dahulu, sebelum kami mengambil langkah lebih lanjut dan menyampaikan laporan resmi kepada Bupati,” tegas Kepala Dinas saat dihubungi Tim Media melalui pesan WhatApp,Selasa (15/01/2025).
Pihak Dinas memastikan bahwa mereka akan menindaklanjuti masalah ini sesuai dengan mekanisme yang ada dan memberikan klarifikasi mengenai kebijakan yang sedang dijalankan di sekolah tersebut. Meski demikian, ketegangan di kalangan masyarakat sekitar masih terasa, dengan banyak pihak yang menginginkan kejelasan lebih lanjut.
Apakah ini sebuah masalah yang hanya bersifat internal sekolah, ataukah ada dinamika lebih besar yang mencerminkan persoalan dalam sistem pendidikan di daerah ini? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan langkah selanjutnya, dan tak diragukan lagi, akan menjadi perhatian lebih dari seluruh warga TTS khususnya dan NTT pada umumnya.
Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat berharap agar klarifikasi yang dilakukan dapat membawa solusi yang adil bagi semua pihak. Salah satu harapan yang paling kuat adalah agar dunia pendidikan di TTS bisa terus berkembang tanpa terkekang oleh kebijakan yang memadamkan semangat kreatifitas dan kolaborasi.(Tim)
Tinggalkan Balasan