Kupang, – Proses seleksi Calon Siswa (Casis) TNI Angkatan Darat di Nusa Tenggara Timur kembali menuai sorotan publik. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menampilkan protes keras sejumlah orang tua peserta seleksi di lingkungan Korem 161/Wirasakti Kupang. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumuman hasil seleksi Tamtama dan Bintara.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Komandan Korem 161/Wirasakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers pada Sabtu, 21 Juni 2025, ia menepis tudingan adanya kecurangan dalam proses rekrutmen. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan sesuai prosedur yang berlaku di institusi TNI AD.
“Semua calon peserta diwajibkan membawa perlengkapan ke Korem, karena hasil seleksi diumumkan langsung di tempat, kemudian yang lolos langsung diberangkatkan dengan kapal. Ini kami lakukan untuk menghindari potensi manipulasi atau intervensi yang merusak integritas seleksi,” tegas Brigjen Joao.
Langkah pengumuman mendadak dan keberangkatan seketika disebut sebagai strategi untuk menjaga kemurnian proses rekrutmen. Namun justru di sinilah letak polemik bermula. Banyak orang tua mengaku tidak mendapat penjelasan yang memadai, bahkan merasa proses berjalan terlalu tertutup.
Data menunjukkan, dari 6.055 peserta yang mendaftar sebagai Tamtama, hanya 3.580 orang yang dinyatakan lolos. Sementara untuk seleksi Bintara, dari 1.233 peserta, hanya 273 yang berhasil melewati seleksi.
Brigjen Joao menegaskan bahwa tidak ada biaya tersembunyi dalam proses ini. “Rekrutmen ini gratis dan terbuka untuk semua putra-putri Indonesia, khususnya dari NTT. Kami tidak mencari yang bisa membayar, tapi mereka yang mampu dan pantas menjadi prajurit sejati,” ujarnya penuh penekanan.
Meski pihak Korem mengklaim seleksi dilakukan profesional—meliputi uji administrasi, kesehatan, hingga tes jasmani—namun gelombang kekecewaan dari masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara panitia dan keluarga peserta.
“Yang lulus adalah mereka yang layak, bukan sekadar karena kebutuhan kuota,” tandas Brigjen Joao menutup pernyataannya.
Namun demikian, pertanyaan publik tetap menggantung: Apakah sistem seleksi telah berjalan cukup transparan jika menimbulkan keresahan sedemikian rupa? Ke depan, TNI AD perlu menjawab keraguan ini dengan bukan hanya prosedur yang benar, tetapi juga komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik.
Tinggalkan Balasan