Polen, – Di SD Inpres Loli, sebuah cerita kelam terungkap tentang kepemimpinan kepala sekolah berinisial “J” yang mengekang kebebasan berbicara dan mengabaikan partisipasi aktif guru serta komite sekolah. Dengan pendekatan otoriter yang kian menonjol, kepala sekolah ini telah menciptakan iklim pendidikan yang tidak sehat, mematikan dialog, dan menghancurkan semangat kerja sama di lingkungan sekolah.
Para guru mengungkapkan bahwa keputusan penting, seperti penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sepenuhnya dikendalikan oleh kepala sekolah tanpa melibatkan mereka dalam prosesnya. Guru hanya diminta untuk mendengarkan, tanpa diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau saran. “Semua keputusan sudah ditentukan sebelumnya. Kami tidak diberi ruang untuk berpendapat,” ujar salah seorang guru dengan nada kesal.
Ancaman terhadap guru yang mengkritik kebijakan kepala sekolah semakin memperburuk suasana. “Jika ada yang berkomentar, saya akan laporkan kalian ke Dinas Pendidikan untuk dipindahkan,” ancam kepala sekolah. Tak heran jika banyak guru yang memilih untuk diam, meski mereka tahu kebijakan tersebut merugikan sekolah.
Praktik pengelolaan dana yang tidak transparan juga menjadi sorotan. Kepala sekolah yang mengklaim menggunakan uang pribadinya untuk kebutuhan sekolah menimbulkan kecurigaan tentang alokasi dana yang sebenarnya. Sementara itu, penggantian operator sekolah yang terjadi hampir setiap triwulan semakin menunjukkan ketidakpastian dan ketidakadilan di tempat kerja.
Kepala sekolah ini telah mengubah SD Inpres Loli menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Tanpa adanya kolaborasi yang sehat antara kepala sekolah, guru, dan komite, pendidikan yang seharusnya berkembang justru terhambat. Kini, para guru dan komite sekolah menuntut perubahan. Mereka berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS turun tangan, untuk memastikan pendidikan di SD Inpres Loli tidak lagi terjebak dalam cengkeraman kepemimpinan yang otoriter.
Tinggalkan Balasan