Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima audiensi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (11/3). Pertemuan ini membahas penguatan sistem pengelolaan keuangan dan perpajakan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, Jimmy Tunliu. Sementara dari pihak KPPN Kupang, hadir Kepala KPPN Kupang, Masta Boru Manurung; Kepala KPP Pratama Kupang, Rimedi Tarigan; serta Kepala Seksi Pengawasan IV, I Putu Adhi Saputra.
Penguatan Pengelolaan Dana dan Pajak Daerah
Dalam pertemuan ini, Masta Boru Manurung menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran dana serta kepatuhan perangkat daerah terhadap kewajiban perpajakan. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor utama untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan pajak daerah tercatat serta tersalurkan dengan optimal.
“Kami berharap ada sinergi yang lebih erat antara Pemerintah Kota Kupang, KPPN, dan lembaga pengawasan lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan, serta seluruh kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik demi keberlanjutan pembangunan daerah,” jelasnya.
Menurutnya, sistem monitoring yang lebih ketat dapat membantu memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, optimalisasi penerimaan pajak juga menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah secara merata.
Komitmen Wali Kota Kupang dalam Transparansi Keuangan
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengapresiasi inisiatif KPPN dalam mendorong peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan pajak di Kota Kupang. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah perbaikan dalam sistem pengelolaan dana dan pajak ini. Transparansi adalah fondasi utama bagi pemerintahan yang bersih dan ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, saya meminta kepada Plt. Kepala BKAD agar lebih proaktif dalam melakukan monitoring dan memastikan pengelolaan perpajakan di setiap perangkat daerah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan sistem pengelolaan keuangan ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan tata kelola anggaran daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Jika sistem pengelolaan keuangan kita semakin kuat dan tertata dengan baik, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kesejahteraan bersama,” tambahnya.
Sinergi Menuju Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Dalam audiensi ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Kupang dan KPPN Kupang akan menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terkait anggaran dan pajak dapat diimplementasikan dengan baik.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kota Kupang semakin maju dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan