Gubernur NTT: Peringatan Dini adalah Tindakan Penyelamatan, Bukan Sekadar Informasi

Kupang, – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap bencana, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang digelar oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di Hotel Swiss-Belcourt Kupang.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi NTT dalam membangun sistem peringatan dini yang tidak hanya adaptif dan responsif, tetapi juga kolaboratif. Gubernur Melki menegaskan bahwa peringatan dini bukanlah semata informasi, melainkan bagian tak terpisahkan dari aksi penyelamatan jiwa.

“Waktu jeda antara sinyal peringatan dan terjadinya bencana harus dimaknai sebagai kesempatan untuk bertindak cepat dan tepat. Ini bukan sekadar prosedur, ini menyangkut nyawa,” ujar Gubernur dalam sambutannya yang disambut antusias hadirin.

Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis: Plt. Ketua PMI Provinsi NTT Alfridus Bria Seran, Asisten Administrasi Umum Setda NTT merangkap Plt. Kalaksa BPBD Samuel Halundaka, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan instansi vertikal, serta mitra nasional dan internasional yang hadir secara langsung maupun daring.

Plt. Ketua PMI NTT, Alfridus Bria Seran, dalam laporannya menekankan peran PMI yang kini tak lagi hanya bergerak di tahap tanggap darurat, tetapi aktif membangun ketangguhan masyarakat sejak jauh hari sebelum bencana datang.

“PMI terus memperluas dampak melalui program-program inovatif seperti ELEKTRA di wilayah pesisir Manggarai, kolaborasi lintas batas dengan Timor Leste, hingga penguatan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak,” terang Alfridus.

Salah satu program unggulan, Gudang Logistik PMI bantuan dari Selandia Baru, kini menjadi pusat penyimpanan bantuan kemanusiaan terbesar di kawasan timur Indonesia. PMI juga aktif dalam promosi donor darah dan layanan air bersih di wilayah-wilayah rawan kekeringan.

Gubernur Melki menegaskan bahwa pembentukan AMPD harus didasari oleh kerangka regulasi yang kuat, mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari 12 jenis bencana yang mengintai NTT, tujuh bersifat hidrometeorologis dan terjadi hampir setiap tahun.

“AMPD bukan proyek satu kali. Ini adalah sistem yang akan menopang ketahanan kita dari waktu ke waktu. Kita harus membangun budaya siaga, bukan hanya budaya tanggap,” tegasnya penuh keyakinan.

Dalam refleksinya, Gubernur juga membagikan pengalamannya saat mendampingi kunjungan Menteri Pembangunan saat erupsi Gunung Lewotobi. Ia menggambarkan situasi lapangan yang penuh tantangan, sekaligus memperlihatkan kebutuhan mendesak akan sinergi lintas sektor.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk membangun solidaritas kebencanaan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

“NTT tidak boleh lengah. Mari bangun kesadaran kolektif, mulai dari pemerintah, PMI, TNI/Polri, hingga masyarakat sipil. Kita butuh aksi nyata, bukan hanya wacana. Ayo donor darah, ayo bangun NTT!” serunya disambut tepuk tangan meriah.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *