Kupang, — Ancaman El Niño yang berpotensi memperparah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia kembali menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya air. Pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kekeringan dinilai tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan upaya menjaga daerah tangkapan air dan memperkuat cadangan air tanah.
Hal tersebut disampaikan Dr. Ir. Melkior A. Lukas, ST., SP., MT, dalam wawancara eksklusif mengenai strategi menghadapi ancaman El Niño dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
Menurut Melkior, pemerintah telah menjalankan berbagai program yang pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat menghadapi persoalan kekeringan. Namun, pembangunan infrastruktur air perlu ditempatkan dalam satu konsep pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia menilai pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), misalnya, seharusnya tidak berdiri sendiri.“Kalau kita membangun JIAT untuk mengatasi kekeringan, maka harus diikuti dengan pembangunan embung, cekdam, dan long storage untuk menahan serta menampung air hujan,” ujar Melkior.
Menurutnya, air hujan yang ditahan melalui berbagai infrastruktur tersebut dapat memiliki waktu lebih panjang untuk meresap ke dalam tanah sehingga membantu mengisi kembali akuifer.
Dengan demikian, pembangunan JIAT bukan hanya berorientasi pada pengambilan air tanah, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya mengisi kembali cadangan air tanah.
JANGAN HANYA MENGAMBIL AIR, TAPI ISI KEMBALI CADANGANNYA
Melkior menegaskan bahwa persoalan terbesar bukan semata-mata bagaimana mendapatkan air ketika kekeringan terjadi, tetapi bagaimana memastikan sumber air tetap tersedia dalam jangka panjang.
Konsep tersebut, menurut dia, harus menjadi bagian dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang terintegrasi.Air hujan harus ditangkap, ditahan dan diberi kesempatan untuk masuk kembali ke dalam tanah. Karena itu, keberadaan embung, cekdam, long storage, waduk, bendungan hingga kawasan hutan memiliki keterkaitan yang sangat erat.
“Konsep PSDA harus berjalan. Dengan begitu alam tetap seimbang,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pembangunan dan perluasan lahan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan ekosistem dapat menimbulkan persoalan baru.
Menurut Melkior, ketika kawasan hutan dibuka tanpa diimbangi rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air, kemampuan alam untuk menyimpan air ikut menurun.
“Apabila kita menebang hutan, otomatis sumber air bisa hilang,” katanya.
HUTAN ADALAH INFRASTRUKTUR AIR ALAMI
Melkior menekankan bahwa hutan tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan vegetasi, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem tata air alami.
Hutan berfungsi menangkap air hujan, memperlambat limpasan permukaan, membantu infiltrasi dan menjaga ketersediaan air di dalam tanah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur air buatan harus berjalan beriringan dengan perlindungan infrastruktur alami berupa hutan dan daerah tangkapan air.
“Secara alamiah, hutan adalah tangkapan air yang sangat mengikat air,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan embung di bagian hulu, cekdam, long storage dan berbagai bangunan konservasi air dapat menjadi pasangan strategis bagi program JIAT.
Dengan pola tersebut, air yang tersedia tidak hanya digunakan ketika musim hujan, tetapi sebagian dapat disimpan untuk menghadapi musim kemarau.
Melkior menegaskan kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan masyarakat dengan pemerintah.
Menurutnya, berbagai program pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan pangan memiliki tujuan yang baik. Yang diperlukan adalah memastikan seluruh program tersebut memiliki perspektif keberlanjutan lingkungan.
“Kita bukan melawan pemerintah. Semua program itu baik di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kita harus berpikir bahwa sumber-sumber air harus dijaga, dirawat dan dipelihara,” katanya.
Ia menilai pendekatan pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan menyelesaikan persoalan jangka pendek.
Setiap pembangunan infrastruktur air harus mempertimbangkan bagaimana sumber air tersebut tetap tersedia untuk generasi berikutnya.
Fenomena El Niño menjadi salah satu faktor yang dapat memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air.
Ketika curah hujan menurun dan musim kering berlangsung lebih panjang, kebutuhan terhadap air bersih, air baku dan air untuk pertanian meningkat. Dalam kondisi tersebut, wilayah yang memiliki cadangan air terbatas akan menghadapi risiko yang lebih besar.
Melkior mengingatkan, tekanan kekeringan dapat semakin berat ketika kawasan hutan dan daerah resapan air mengalami kerusakan.
Karena itu, menghadapi El Niño tidak cukup hanya dengan menunggu kekeringan terjadi kemudian mendistribusikan air.
“Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan sebelum krisis terjadi,” tegasnya.
Melkior menyebut sejumlah langkah penting yang perlu diperkuat pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kekeringan.
Pertama, konservasi dan pemanenan air.
Air hujan harus ditampung sebanyak mungkin melalui embung, cekdam, long storage, waduk dan berbagai sistem pemanenan air lainnya. Pada saat yang sama, daerah tangkapan air harus dilindungi dan dipulihkan.
Kedua, optimalisasi infrastruktur air.
Waduk, bendungan dan embung perlu dikelola berdasarkan kondisi ketersediaan air. Pengaturan debit serta pola operasi tampungan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi musim.
Ketiga, manajemen kebutuhan air.
Distribusi air untuk pertanian dapat dilakukan secara bergiliran berdasarkan prioritas dan ketersediaan air. Penghematan penggunaan air juga perlu diterapkan pada sektor domestik maupun industri.
Keempat, pemanfaatan teknologi alternatif.
Pompanisasi, sumur pantek dan sumur dalam dapat digunakan untuk membantu wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem. Namun pemanfaatan air tanah harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru terhadap cadangan air tanah.
Kelima, sistem peringatan dini.
Pemetaan wilayah rawan kekeringan harus dilakukan berdasarkan data iklim dan hidrologi yang akurat. Dengan demikian, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan mitigasi sebelum kondisi kekeringan mencapai tingkat kritis.
Persoalan El Niño, menurut Melkior, seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang dalam mengelola air.
Pemerintah tidak hanya perlu memperbanyak infrastruktur untuk mengambil dan menyalurkan air, tetapi juga memperbesar kapasitas alam dan infrastruktur buatan dalam menyimpan air ketika hujan turun.
JIAT, sumur, pompa, embung, cekdam, long storage, waduk, bendungan dan hutan harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem.
Jika air tanah terus diambil sementara daerah resapan semakin berkurang, maka ketahanan air akan semakin rapuh.
Sebaliknya, jika pengambilan air diimbangi dengan konservasi dan pengisian kembali cadangan air tanah, maka masyarakat memiliki peluang lebih besar menghadapi musim kering panjang.
Melkior berharap kebijakan pengelolaan sumber daya air ke depan semakin terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, konservasi lingkungan, perlindungan hutan dan penguatan data.
“Intinya sumber air harus dijaga, dirawat dan dipelihara agar konsep pengelolaan sumber daya air dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan