Kupang, – Langkah progresif diambil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mempercepat pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah setempat resmi menggandeng Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) melalui skema kredit daerah senilai Rp100 miliar.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Resto Hiu, Kamis (23/4), dan dihadiri langsung oleh Bupati Manggarai Timur Agas Andreas bersama Direktur Utama Bank NTT Carlie Paulus, didampingi Direktur Kredit Aloysius Geong.
Dalam pernyataannya, Agas Andreas menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa lagi bergantung semata pada kemampuan APBD.
“Kalau hanya mengandalkan keuangan daerah, pembangunan akan berjalan lambat. Karena itu kita manfaatkan semua sumber daya, termasuk pembiayaan dari perbankan,” tegasnya.
Dana Rp100 miliar tersebut akan difokuskan pada proyek-proyek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, antara lain:
Pembangunan jalan hotmix dan lapen
Instalasi air minum
Pembangunan 75 unit rumah layak huni
Seluruh program ditargetkan tuntas agar dampaknya bisa segera dirasakan publik.
Dari Usulan Rp150 Miliar, Disetujui Rp 100 Miliar
Menariknya, Pemkab Manggarai Timur awalnya mengajukan pinjaman sebesar Rp150 miliar. Namun setelah melalui evaluasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, angka yang disetujui hanya Rp100 miliar.
Meski demikian, Agas memastikan nominal tersebut tetap cukup untuk mendorong proyek prioritas.
Kredit Daerah: Instrumen Baru Percepatan Pembangunan
Kerja sama ini menjadi yang kedua kalinya antara Pemkab Manggarai Timur dan Bank NTT, menandakan kepercayaan yang terus terbangun antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.
Model pembiayaan ini kini mulai dilirik sebagai solusi strategis bagi daerah-daerah yang ingin “lompat lebih cepat” dalam pembangunan tanpa harus menunggu siklus anggaran yang terbatas.
Bupati Agas juga menegaskan bahwa pinjaman ini bukan tanpa risiko. Pemerintah daerah memiliki kewajiban penuh untuk mengembalikan dana sesuai aturan yang berlaku.
“Manfaatnya dinikmati masyarakat hari ini, tapi tanggung jawab pengembalian tetap harus dijaga dengan disiplin,” ujarnya.
Langkah Manggarai Timur ini mencerminkan tren baru dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia—di mana kolaborasi dengan sektor perbankan menjadi kunci percepatan pembangunan. Jika berhasil, skema ini berpotensi menjadi model nasional.
Tinggalkan Balasan