TTTU– Kondisi seorang anak berusia sepuluh tahun yang mengalami tuli dan bisu sejak kecelakaan motor pada usia empat tahun menjadi perhatian serius pemerintah daerah TTU setelah viral di media sosial.
Lino, bocah kembar yang hidup dalam keterbatasan komunikasi dan akses pendidikan, akhirnya mendapatkan perhatian langsung dari Bupati TTU bersama Kapolres setempat.Kejadian ini bermula ketika video dan kisah Lino menyebar di platform TikTok, yang menyoroti impian Lino untuk bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan layak seperti anak-anak lain. Keluarga Lino, yang menghadapi kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pengobatan alat bantu dengar yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal ini, Bupati TTU secara tegas menyatakan bahwa seluruh biaya yang tidak dicover oleh BPJS akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
Ia juga memerintahkan agar proses administrasi medis di RS Kefamenanu dipercepat tanpa hambatan dan memastikan dokter memberikan penanganan menyeluruh tanpa membebani keluarga Lino. Pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk membeli alat bantu dengar baru jika diperlukan.
“Pemerintah memiliki anggaran kesehatan sebesar delapan miliar rupiah, namun masih banyak anggaran yang belum terserap. Kasus seperti ini tidak bisa menunggu sampai viral baru kita bertindak,” ujarnya dalam pertemuan bersama warga dan Kapolres TTU AKBP Eliana Papote.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk segera membangun rumah layak huni bagi keluarga Lino demi memperbaiki kondisi tempat tinggal yang selama ini belum memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan.
Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, turut berperan aktif dengan memberikan bantuan berupa telepon genggam kepada keluarga Lino agar dapat lebih mudah menghubungi aparat kepolisian saat keadaan darurat. Ini menunjukkan kepolisian tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada perlindungan dan dukungan sosial terhadap warga yang rentan.
Kasus Lino menjadi refleksi nyata kebutuhan perhatian pemerintah terhadap isu kesehatan, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Kecepatan respons pemerintah daerah dan sinergi antara aparat menunjukkan komitmen untuk menjawab permasalahan yang kerap terabaikan.
Namun, kejadian ini juga membuka pertanyaan penting terkait optimalisasi penggunaan anggaran kesehatan daerah dan perlunya sistem pendataan serta program khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar tidak bergantung pada viralitas di media sosial untuk mendapatkan bantuan.
Kisah Lino mengingatkan bahwa upaya serius dari pemerintah dan aparat harus menjadi standar utama dalam memastikan hak dasar kesehatan dan pendidikan bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi dan keterlambatan.
Tinggalkan Balasan