Kefamenanu, — Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, bersiap melakukan perombakan birokrasi besar pada awal 2026. Sedikitnya 17 jabatan strategis, mulai dari pejabat eselon II hingga eselon IV, akan dimutasi sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
Bupati TTU, Falentinus D. Kebo, menegaskan bahwa mutasi ini dilakukan secara terukur dan profesional. Menurutnya, sejumlah pejabat telah terlalu lama menempati posisi tertentu sehingga diperlukan rotasi guna menghadirkan semangat baru di tubuh birokrasi.
“Ada yang sudah terlalu lama di satu tempat, misalnya di Dinas Pekerjaan Umum. Kita geser supaya ada penyegaran,” ujar Falentinus kepada wartawan.
Dalam kebijakan tersebut, empat pejabat eselon II serta 13 pejabat eselon III dan IV akan mengalami rotasi jabatan. Total 17 posisi akan diisi ulang dengan harapan mampu mendorong kompetensi, produktivitas, dan inovasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Falentinus menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan praktik yang wajar dan sehat dalam sistem pemerintahan modern. Rotasi, kata dia, bukan hukuman, melainkan sarana pembinaan karier aparatur sipil negara agar lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan.
Langkah ini melanjutkan komitmen reformasi birokrasi yang sebelumnya telah ditunjukkan Falentinus saat melantik 175 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemda TTU pada 20 Oktober 2025.
Pelantikan tersebut menjadi sorotan publik karena digelar di lokasi yang tidak biasa: tepi Pantai Temkuna, Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara. Acara itu menjadi pelantikan terbuka kedua sejak Falentinus—mantan personel TNI Angkatan Darat—terpilih sebagai Bupati TTU.
Pengamat kebijakan publik di NTT menilai langkah Falentinus sebagai sinyal kuat bahwa Pemkab TTU tengah mendorong birokrasi yang dinamis, responsif, dan berorientasi hasil, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan transparan.
Dengan mutasi awal 2026 ini, Pemerintah Kabupaten TTU berharap dapat mempercepat agenda pembangunan daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Tinggalkan Balasan