Jakarta — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menepati janjinya kepada para tenaga honorer dengan mendampingi langsung perwakilan mereka menemui pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, Selasa (7/10).
Langkah itu menandai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer yang selama ini terpinggirkan dari sistem rekrutmen aparatur negara, khususnya mereka yang berstatus R4 dan R5, termasuk tenaga kependidikan serta tenaga kesehatan sukarela yang belum terakomodasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rombongan Pemerintah Kota Kupang turut dihadiri Kepala BKPPD Kota Kupang, A.D.E. Manafe, S.IP., M.Si, Admin Instansi Pengadaan PPPK, Victor Marhen Johannis, S.Kom, serta Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naitboho. Dari pihak tenaga honorer, hadir Agustinus Laga Suban, Kurnia Aked, SE, dan Rismanto M., yang mewakili kelompok guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
Pertemuan dengan Alex Beny, pejabat penghubung (PIC) Kemenpan RB, menjadi ajang koordinasi penting untuk mencari solusi konkret atas kebuntuan yang dihadapi tenaga honorer non-ASN dalam proses transisi menuju status aparatur negara.
Dalam dialog tersebut, pihak Kemenpan RB meminta para honorer untuk tetap mengikuti tahapan seleksi nasional sembari menunggu kebijakan baru pemerintah pusat mengenai penataan tenaga non-ASN.
Namun di balik bahasa formal birokrasi, langkah Christian Widodo memuat pesan simbolik: pemerintah daerah tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga jembatan aspirasi rakyatnya.
“Kami tidak ingin sekadar mendengar keluhan. Aspirasi ini harus sampai ke meja pengambil keputusan di Jakarta,” tegas Christian usai pertemuan. Ia menegaskan bahwa perjuangan tenaga honorer merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan bagi para pengabdi yang selama ini menopang layanan publik di akar rumput.
“Jangan kehilangan harapan, karena harapanlah yang membuat kita tetap bertahan dan melangkah maju,” ujar Wali Kota memberi semangat kepada perwakilan honorer yang hadir.
Sementara itu, Agustinus Laga Suban, salah satu tenaga kependidikan, mengaku terharu atas langkah proaktif pemerintah kota.
“Bapak Wali Kota tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Ini bukti bahwa perjuangan kami tidak sia-sia,” ungkapnya.
Kunjungan ke Kemenpan RB ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Wali Kota dengan para tenaga honorer di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, di mana Christian menerima langsung keluhan para tenaga kependidikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam seleksi PPPK tahap dua.
Dalam konteks nasional, perjuangan ini menyoroti persoalan klasik tenaga honorer yang masih menggantung di tengah upaya reformasi birokrasi. Langkah Wali Kota Kupang menunjukkan bagaimana kepemimpinan daerah dapat menjadi pelopor advokasi kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer—sebuah isu yang selama ini kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk administrasi pusat.
Dengan keberanian politik dan kepedulian sosial yang jarang ditunjukkan kepala daerah, Christian Widodo bukan hanya menepati janji, tapi juga menyalakan harapan baru bagi ribuan honorer di seluruh Indonesia.
Tinggalkan Balasan