Kupang — Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) kembali mencatatkan prestasi di tingkat regional dengan meraih Pos Kupang Award 2025 atas keberhasilannya membangun sinkronisasi pelayanan publik terpadu yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan pada malam puncak Pos Kupang Award 2025 yang digelar di Aston Hotel Kupang, Selasa malam (16/12/2025).
Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo hadir langsung menerima penghargaan itu sebagai bentuk pengakuan atas kebijakan pelayanan publik yang tidak semata administratif, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati sosial.
Dalam sambutannya, Falentinus menyampaikan apresiasi kepada Pos Kupang serta seluruh pihak yang telah mendukung transformasi pelayanan publik di TTU.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Negara harus benar-benar hadir ketika rakyat paling membutuhkan,” ujarnya.
Falentinus menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak cukup diukur dari kecepatan birokrasi atau kelengkapan prosedur, melainkan dari kepekaan pemerintah terhadap realitas hidup masyarakat.
Salah satu isu sosial yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten TTU adalah beban ekonomi keluarga saat menghadapi kematian anggota keluarga. Di wilayah dengan tingkat ekonomi rentan, tidak sedikit keluarga harus berutang demi memenuhi kebutuhan pemakaman.
“Kematian sering kali bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan,” ungkapnya.
Berangkat dari keprihatinan tersebut, Falentinus telah menjalankan aksi kemanusiaan berupa bantuan peti jenazah secara pribadi sejak enam tahun lalu, jauh sebelum menjabat sebagai bupati.
Ketika dipercaya memimpin TTU, inisiatif tersebut kemudian diinstitusionalisasi menjadi program resmi pemerintah daerah.
Melalui kebijakan ini, Pemkab TTU memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga berduka yang kurang mampu, meliputi paket sembako, peti jenazah, sarana pemakaman, hingga dukungan logistik seperti tenda, kursi, dan bahan bangunan.
Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk meringankan beban keluarga berduka, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Pedagang sembako, pengrajin peti jenazah, pemasok bahan bangunan desa, hingga pengrajin batako ikut terlibat dalam rantai pelayanan tersebut.
“Pelayanan kemanusiaan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat kecil,” tegas Falentinus.
Penghargaan Pos Kupang Award 2025 menjadi penegasan bahwa pendekatan pelayanan publik berbasis empati dan keberpihakan sosial mampu menjadi model tata kelola pemerintahan daerah yang relevan dan berdampak nyata.
Pemerintah Kabupaten TTU menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berpihak kepada kelompok masyarakat rentan
Tinggalkan Balasan