Kupang, — Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui Bupati Yoseph Falentinus Delasalle Kebo menegaskan sikap optimisme dan komitmennya terhadap ratusan calon mahasiswa asal TTU yang terdaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nusantara Kupang. Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan tegas terhadap isu yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah gagal dalam mendukung pendidikan tinggi bagi anak-anak TTU.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di ruang kerjanya, Bupati Falentinus menolak keras anggapan bahwa Pemda TTU menyesatkan atau mengabaikan masa depan para calon mahasiswa tersebut. “Mereka harus tetap kuliah, apapun kondisinya,” tegas Bupati Falentinus.
Meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas dan kuota penerima KIP Kuliah terbatas, Pemda TTU berkomitmen mencari solusi melalui berbagai jalur dan kerja sama strategis dengan pihak kampus untuk memastikan tak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan.
Bupati Falentinus juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan mekanisme pembiayaan alternatif yang tidak membebani anggaran daerah secara langsung, serta memanfaatkan kemitraan dan dukungan eksternal agar para mahasiswa tetap mendapat akses pendidikan. “Kami yakin ada solusi dan sumber pembiayaan lain untuk membantu anak-anak TTU,” ujarnya.
Langkah strategis ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab moral Pemda TTU dalam mengembangkan sumber daya manusia demi masa depan wilayah yang lebih baik.Pemda menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, di tengah keterbatasan anggaran yang harus dibagi dengan kebutuhan pembangunan lain.Pernyataan Bupati Falentinus ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemda TTU tidak akan tinggal diam menghadapi permasalahan pendidikan tinggi bagi generasi muda di daerahnya.
Justru, kerja sama dengan STIKES Nusantara Kupang dan berbagai langkah kreatif menjadi fondasi yang kuat untuk membuka peluang lebih luas bagi anak-anak TTU mengenyam pendidikan dan kemudian berkontribusi pada pembangunan daerah.
Isu kegagalan dukungan pendidikan ini kini dapat dibantah secara fakta dan transparan, mempertegas bahwa Pemda TTU tetap hadir di garis depan perjuangan akses pendidikan tinggi tanpa diskriminasi.
Tinggalkan Balasan