Kupang,– Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanis Rumat, dengan tegas mengingatkan agar kasus dugaan pengrusakan properti kawat duri yang dilaporkan Petronela Tilis tidak dipolitisasi atau dibelokkan demi kepentingan tertentu. Ia menegaskan bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian publik, dan DPRD NTT akan mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Aparat penegak hukum jangan sampai terpengaruh oleh intervensi pihak-pihak tertentu. Kami di DPRD NTT sedang dan akan terus memantau kasus ini agar berjalan sesuai jalur hukum yang benar,” ujar Yohanis di ruang Fraksi PKB NTT, Jumat (07/03/2025).
Yohanis menilai ada indikasi upaya pembelokan fakta hukum oleh oknum tertentu, yang justru berpotensi merugikan masyarakat kecil seperti Petronela Tilis.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas! Kita semua, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus menjunjung hukum sebagai panglima. Jangan biarkan orang kecil makin tertindas, sementara yang berkuasa justru tertawa terbahak-bahak!” tegasnya dengan nada kecewa.
Menurut Yohanis, laporan polisi yang dibuat Petronela Tilis sudah jelas memiliki dasar hukum yang kuat. Ada peristiwa hukum, ada saksi, dan ada bukti. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional tanpa pandang bulu.
“Kalau ada saksi satu, dua, tiga yang mendukung peristiwa hukum, ya proses saja! Jangan ditahan-tahan! Siapa yang benar, siapa yang salah, biarkan pengadilan yang memutuskan. DPRD NTT akan memastikan tidak ada penyimpangan dalam kasus ini,” tegas politisi asal Manggarai itu.
Yohanis juga mengkritisi lambannya penanganan kasus ini, yang memunculkan dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak di luar institusi hukum.
“Jangan biarkan hukum jadi alat permainan bagi mereka yang punya uang, kuasa, atau koneksi! Hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan pada mereka yang bisa membayar atau memiliki pengaruh,” katanya dengan nada geram.
Ia menekankan bahwa negara wajib melindungi rakyat kecil, termasuk Petronela Tilis, yang hanya menuntut haknya atas keadilan.
“Kami di DPRD NTT tidak akan tinggal diam. Kami akan berdiri di barisan depan untuk memastikan mereka yang tertindas mendapatkan keadilan. Hukum tidak boleh hanya jadi pajangan di atas kertas. Ia harus hidup dan bekerja untuk rakyat!” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan