Kupang, – Efisiensi anggaran yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampaknya di berbagai lini, termasuk sektor infrastruktur. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu institusi yang terdampak signifikan atas kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.
Jika pada tahun 2024 BPJN NTT menerima alokasi dana lebih dari Rp1 triliun, maka pada tahun 2025 angka itu turun drastis. Total anggaran yang dikucurkan hanya sekitar Rp591,2 miliar, dan itu pun tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan jalan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, BPJN NTT tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi nadi konektivitas antarwilayah di provinsi kepulauan itu. Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sebanyak 31 paket pekerjaan telah resmi dikontrak dan mulai berjalan.
“Memang anggaran tahun ini jauh berbeda dari tahun lalu, tetapi pekerjaan harus tetap dijalankan sesuai dengan sumber daya yang tersedia,” ujar Agustinus kepada awak media, Rabu (18/6/2025).
Pekerjaan jalan yang direncanakan mencakup total panjang 2.153 kilometer, tersebar di seluruh daratan NTT. Rinciannya, PJN 1 menangani lebih dari 400 km, PJN 2 mencakup 704 km di wilayah daratan Timor, PJN 3 mengelola pekerjaan di daratan Flores, dan PJN 5 mencakup Flores hingga Lembata sejauh 543 km.
Agustinus menyebutkan bahwa per Juni 2025, progres fisik seluruh paket pekerjaan telah mencapai 66,12 persen. Fokus pekerjaan tahun ini adalah pada rehabilitasi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan jalan baru di tahun 2025.
“Tidak ada pekerjaan jalan baru tahun ini. Anggaran yang ada kami maksimalkan untuk perbaikan dan pemeliharaan,” tegasnya.
Dari total anggaran yang tersedia, sekitar Rp390 miliar digunakan khusus untuk pembangunan jalan, sementara sisanya dialokasikan untuk keperluan pendukung teknis dan pengawasan mutu.
Dalam hal metode pelaksanaan, BPJN NTT kini menerapkan dua sistem utama: melalui e-katalog dan proses tender konvensional. Sistem e-katalog, yang mulai digunakan sejak 2024, masih tergolong baru sehingga belum sepenuhnya dikenal oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kami menggunakan dua sistem, dan tentu saja semua pekerjaan diawasi ketat, tidak hanya dari sisi mutu tetapi juga estetika,” jelas Agustinus.
Meski ruang fiskal semakin sempit, BPJN NTT membuktikan bahwa semangat membangun tak selalu bergantung pada besarnya anggaran. Dengan manajemen yang efisien, pengawasan yang ketat, serta komitmen kerja yang tinggi, pembangunan infrastruktur di NTT tetap bergerak—perlahan tapi pasti, demi mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.( Arnold)
Tinggalkan Balasan