Kupang,— Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu episentrum gerakan koperasi nasional. Dalam Forum Tematik Pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Hotel Harper, Rabu, 10 Desember 2025, berbagai pejabat kementerian menyoroti konsistensi dan ketangguhan koperasi di NTT yang kini menjadi rujukan nasional bahkan internasional.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si, menegaskan bahwa penunjukan NTT sebagai satu dari hanya tiga provinsi di luar Jawa yang menjadi model koperasi nasional bukanlah hadiah, tetapi pengakuan atas kapasitas sekaligus kapabilitas daerah ini dalam menjalankan misi mulia—membangun ekonomi bangsa dari desa.
“Di NTT ada 3.452 koperasi. Kita ingin mengembalikan roh kemandirian itu ke pangkuan masyarakat. Inilah koperasi Merah Putih, milik rakyat, bukan hanya milik lembaga,” ujarnya. Rupidara menekankan perlunya mengaktifkan usaha koperasi di tingkat akar rumput, mulai dari kesiapan lahan, kemauan anggota, hingga pengelolaan badan usaha secara profesional.
Kementerian Belajar dari NTT
Acara ini dibuka oleh Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi, Dr. Herbert Siagian, yang menyampaikan bahwa praktik koperasi di NTT telah memberi banyak pelajaran penting bagi pemerintah pusat.
“Kami belajar tentang koperasi dari banyak negara—Amerika, Jerman—tetapi justru inspirasi penting datang dari pengalaman masyarakat NTT sendiri,” kata Herbert. Ia menyebut bahwa hanya ada tiga wilayah luar Jawa yang dinilai memenuhi standar koperasi model: NTT, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
Menurutnya, koperasi di NTT dinilai konsisten, sehat, dan relevan dengan agenda strategis nasional, terutama terkait pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Tantangan Besar: Anggota Masih Minim
Meski menjadi model nasional, NTT menghadapi tantangan signifikan: rendahnya partisipasi anggota. Dari 214 ribu koperasi Merah Putih secara nasional, baru 1,3 juta orang yang tercatat sebagai anggota aktif.
“Ini masih jauh dari ideal. Rata-rata koperasi hanya memiliki 12 anggota aktif, padahal kita berharap tiap desa minimal memiliki 500 anggota,” tegas Herbert.
Ia menargetkan 40 juta anggota Koperasi Merah Putih pada 2026—sebuah lompatan besar yang hanya bisa dicapai melalui keterlibatan masyarakat secara langsung.
Forum tematik ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas cara meningkatkan partisipasi melalui penguatan peran pengurus, pengawas, serta pendamping koperasi.
34 Ribu Lahan Teridentifikasi, 251 Titik di NTT Dibangun
Hingga saat ini, 34.000 titik lahan telah teridentifikasi sebagai lokasi pengembangan koperasi Merah Putih. Dari jumlah tersebut, 14.000 titik tengah dalam pembangunan, termasuk 251 lokasi di NTT yang sedang diproses percepatan fasilitas dan gerai pelayanan.
Pemerintah menargetkan bahwa mulai 2026, seluruh titik koperasi model sudah memiliki fasilitas lengkap serta gerai layanan ekonomi desa.
NTT Menjadi Inspirasi Dunia
Pada sesi akhir, Herbert kembali menekankan bahwa praktik koperasi dari NTT telah menjadi contoh bagi berbagai lembaga internasional.
“Banyak negara maju mempelajari koperasi dari NTT. Ini membuktikan bahwa inovasi tidak selalu lahir dari kota besar, tetapi dari desa yang bergerak bersama,” ujarnya.
NTT, Rumah Koperasi Merah Putih
Dengan komitmen daerah, dukungan masyarakat, serta pengawalan kementerian, NTT kini bukan hanya wilayah yang dipilih—melainkan wilayah yang layak menjadi rumah besar gerakan Koperasi Merah Putih.
Forum di Hotel Harper menjadi penanda bahwa ekonomi dari desa bukan sekadar jargon, tetapi jalan strategis bagi Indonesia untuk membangun kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.
Tinggalkan Balasan