Jakarta – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) menjadi salah satu dari 10 BPD yang terpilih menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Kas Negara bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Penandatanganan berlangsung di Gedung AA Maramis, Jakarta, sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan strategis ini melibatkan 104 lembaga keuangan, terdiri dari 93 bank umum, 23 BPD, serta 11 lembaga keuangan non-bank termasuk PT Pos Indonesia. Ruang lingkup kerja sama mencakup penerimaan dan penyaluran dana pemerintah, pengelolaan kas negara, hingga penyimpanan dana dengan sistem yang aman, modern, dan terkendali.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi dengan lembaga keuangan nasional merupakan bagian vital dalam mendukung implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.600 triliun.
“Keberhasilan pengelolaan kas negara sangat bergantung pada peran serta perbankan. Kolaborasi ini tidak hanya menjamin kelancaran penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga memastikan tata kelola keuangan publik yang semakin tangguh dan kredibel,” ujarnya.
Penandatanganan PKS kali ini dilakukan secara digital melalui pemindaian kode QR, menandai langkah nyata adaptasi teknologi dalam pengelolaan kas negara yang terintegrasi dengan era digitalisasi keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, hadir mewakili Bank NTT sekaligus membawa aspirasi lembaga perbankan di kawasan Indonesia Timur. Kehadiran Bank NTT menegaskan komitmen BPD dalam mendukung agenda nasional, khususnya di sektor pengelolaan keuangan negara yang berbasis reformasi digital.
Acara ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Keuangan, jajaran direksi perbankan, lembaga keuangan mitra, serta perwakilan media massa. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga keuangan yang dinilai berkontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan kas negara.
Melalui kerja sama ini, pemerintah menegaskan harapan agar sistem pengelolaan kas negara semakin kokoh, adaptif, serta mampu menjawab tantangan kompleksitas keuangan publik di era modern. Kolaborasi dengan BPD dan lembaga keuangan non-bank diharapkan memperkuat pondasi sistem fiskal nasional, sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan hingga pelosok negeri.(Arnold).
Tinggalkan Balasan