Kupang Barat, — Skandal dugaan penyimpangan bantuan sosial kembali menyeruak. Kali ini datang dari Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang semestinya menjadi penyambung hidup warga miskin justru diduga jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak—termasuk aparat desa dan ketua RT.
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan listrik gratis dari pemerintah pusat yang sejatinya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat, kini jadi sumber kekecewaan dan kemarahan. Warga merasa dipermainkan oleh sistem yang semestinya melindungi mereka.
Nama kami ada di Dinas Sosial Kabupaten, tapi kami tidak pernah terima undangan dari desa. Kami mengadu ke RT, RW, dusun, bahkan pendamping, tapi tidak digubris,” ujar Yohanes, salah satu perwakilan warga, kepada wartawan, Minggu (04/08/2025).
Lebih ironis lagi, ketika warga mencoba membawa persoalan ini ke tingkat kecamatan, mereka justru disalahkan karena dianggap tak lebih dulu melapor ke desa.
Penerima Ganda, RT Dapat Bansos, Warga Miskin Gigit Jari
Dugaan penyimpangan semakin kentara. Di satu rumah, ditemukan suami-istri yang sama-sama menerima bantuan, padahal berasal dari luar Desa Sumlili. Bahkan Ketua RT pun diketahui ikut menikmati bansos berupa beras.
Yang lebih parah, beras yang seharusnya 20 kg dari kantor pos, hanya diterima 10 kg. Warga datang dengan RT-nya sendiri, tapi tetap diberi separuh. Ini jelas tidak masuk akal!” tegas Yohanes.
Program Listrik Gratis: Rakyat Pakai Pelita, Aparat Pasang Meteran
Tak hanya bansos, program listrik gratis juga memicu gelombang protes. Meteran gratis justru dinikmati oleh seluruh aparat desa, sementara warga miskin masih hidup dalam gelap—mengandalkan pelita sebagai satu-satunya sumber cahaya.
Warga miskin hanya jadi penonton. Kami dipaksa hidup dalam gelap, sementara perangkat desa menikmati listrik gratis dari uang negara,” lanjut Yohanes.
Tuntut Bupati Kupang Turun Tangan
Merasa tak lagi punya saluran pengaduan yang efektif, warga kini meminta Bupati Kupang turun tangan langsung. Mereka menuntut investigasi menyeluruh dan audit transparan terhadap seluruh program bantuan di Desa Sumlili.
Pihak Kecamatan Kupang Barat berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan seluruh pihak terkait pada Selasa, 6 Agustus 2025. Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sumlili belum memberikan klarifikasi resmi. Beberapa kali upaya konfirmasi awak media juga belum membuahkan hasil.(tim).
Tinggalkan Balasan