Kupang, — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT. Agenda strategis ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran OPD Pemprov NTT, institusi perbankan, serta pelaku usaha dari sektor swasta.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki secara terbuka mengemukakan tantangan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi NTT, terutama terkait struktur belanja yang didominasi oleh pengeluaran pegawai.
“Penambahan formasi ASN, baik CPNS maupun PPPK, membuat belanja pegawai melonjak hingga 56 persen dari total APBD. Ini bukan kondisi yang ideal dan menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Gubernur Melki.
Ia menambahkan bahwa situasi ini menimbulkan persepsi kurang baik di mata publik terhadap orientasi belanja pemerintah daerah yang tampak terlalu fokus pada aspek internal birokrasi. Menurutnya, kunci utama untuk menyehatkan struktur APBD adalah dengan meningkatkan PAD secara signifikan.
“Peningkatan PAD bukan sekadar opsi, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk menopang pelayanan publik yang lebih berkualitas dan inklusif,” jelasnya.
Gubernur Melki menekankan perlunya lompatan besar dan pendekatan inovatif untuk mencapai target PAD yang telah dinaikkan dua kali lipat, dari sebelumnya Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. Ia menggarisbawahi bahwa target tersebut tidak bisa dicapai dengan cara-cara biasa.
“Kita butuh terobosan nyata, inovasi konkret di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Ini saatnya bergerak dengan energi kolektif untuk melahirkan lompatan ekonomi yang berdampak luas,” ujar Gubernur.
Dalam kerangka strategi tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang mutlak. Gubernur mengajak dunia perbankan, pelaku usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat luas untuk bersinergi dalam membentuk ekosistem ekonomi daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
“Semangat gotong royong harus menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi daerah. Tanpa kerja sama lintas sektor, mustahil kita bisa mencapai cita-cita bersama,” tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap inisiatif lokal, Gubernur Melki juga menyampaikan penghargaan kepada Sinode GMIT atas peluncuran GG Mart, yang menjadi wadah pemasaran produk unggulan lokal. Ia berharap gerakan serupa bisa diadopsi oleh organisasi keagamaan lain dalam mendukung program One Village One Product (OVOP) dan Gerakan Beli NTT.
Sementara itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma dalam arahannya memberikan gambaran perbandingan yang cukup kontras mengenai capaian PAD NTT dengan daerah lain.
“Kita memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun demografi. Namun PAD kita masih tertinggal jauh. Kabupaten Badung di Bali telah mencapai PAD Rp9 triliun, NTB sudah di atas Rp3 triliun, sedangkan kita baru Rp1,4 triliun. Ini realitas yang harus kita ubah bersama,” ungkapnya.
Wagub Johni juga menyoroti berbagai permasalahan infrastruktur dan layanan publik dasar yang masih memprihatinkan, seperti kondisi jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi ‘napas’ pembangunan yang harus terus diperjuangkan.
“Tanpa PAD yang kuat, mustahil kita dapat memperbaiki jalan rusak, membangun sekolah layak, atau menyediakan rumah sakit yang memadai. Oleh karena itu, setiap OPD harus bekerja ekstra, bersinergi dan menjalin kolaborasi lintas sektor,” imbaunya.
Dalam forum yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, menyampaikan pandangannya mengenai kondisi ekonomi NTT pasca pandemi. Ia mengungkapkan bahwa meskipun mulai menunjukkan tren pertumbuhan, pemulihan ekonomi NTT masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Kami melihat perlu adanya penguatan pengelolaan aset daerah, digitalisasi transaksi, serta peningkatan literasi keuangan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Menutup sesi diskusi, Komisaris PT Subasuka Go, Yohanes Don Putra Gotama, menyatakan dukungan penuh sektor swasta terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD. Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan humanis dalam kerja sama pembangunan.
“Kami percaya bahwa kemajuan daerah adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah dan pelaku usaha harus saling menguatkan dengan prinsip saling memanusiakan,” tandasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum awal untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam percepatan optimalisasi PAD Provinsi NTT, sebagai landasan pembangunan ekonomi yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.(***)
Tinggalkan Balasan