Kupang,— Pemerintah Kota Kupang terus berkomitmen memperkuat fondasi pembangunan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkot resmi membuka Pekan Panutan Pembayaran Pajak Daerah di pelataran Kantor Camat Maulafa, Senin (17/6), sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan membangun budaya taat pajak.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius R. Lega, S.H., yang hadir mewakili Wakil Wali Kota Kupang. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk konkret partisipasi warga dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama.
“Pajak adalah napas pembangunan. Melalui pajak, kita bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga ikut menentukan arah masa depan Kota Kupang,” tegas Pj Sekda.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momentum Pekan Panutan ini sebagai cerminan komitmen kolektif dalam membangun kota. “Bayarlah pajak tepat waktu. Karena setiap rupiah yang Anda setor, kembali dalam bentuk jalan yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, dan lingkungan yang lebih nyaman untuk kita semua,” lanjutnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran DPRD Provinsi NTT dan Kota Kupang, unsur Forkopimda, Kepala Bapenda Kota Kupang, para camat dan lurah, tokoh agama, LPM, RT/RW, serta masyarakat wajib pajak. Keberadaan berbagai unsur ini menjadi simbol sinergi multipihak dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Kepala Bapenda Kota Kupang, Pah B. S. Messakh, S.STP., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa Pekan Panutan bukan hanya seremoni, melainkan pendekatan langsung (jemput bola) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
“Kami tidak menunggu, tetapi mendatangi warga. Inilah semangat pelayanan yang ingin kami bangun. Pemerintah hadir bukan untuk dilayani, tapi melayani,” ungkapnya.
Pah Messakh juga menambahkan bahwa digitalisasi menjadi pilar utama transformasi layanan pajak. Ke depan, seluruh transaksi diarahkan ke sistem non-tunai guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mencegah kebocoran penerimaan daerah.
“Digitalisasi bukan hanya modernisasi, tapi keharusan. Ini bagian dari upaya mewujudkan sistem keuangan daerah yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Kupang juga menyerahkan dana operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) seperti LPM, RT, RW, Karang Taruna, Kelurahan Siaga, dan Dasawisma. Tak hanya itu, penghargaan khusus diberikan kepada para wajib pajak teladan yang dinilai konsisten dan disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka.
Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke loket pembayaran pajak yang telah disiapkan, sebagai simbol kedekatan pelayanan pemerintah dengan masyarakat.
Dengan berlangsungnya Pekan Panutan ini, Pemkot Kupang berharap akan lahir kesadaran baru yang lebih kuat dan meluas di tengah masyarakat untuk menjadikan pajak sebagai sarana gotong royong membangun daerah.
“Kota Kupang tak akan maju hanya oleh pemerintah, tapi oleh semangat kolektif kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti membayar pajak dengan penuh kesadaran. Dari situ, perubahan besar dimulai,” tutup Pj Sekda.
Tinggalkan Balasan