Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan terus mendorong pengelolaan kas negara yang efisien dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah nyata, DJPb menggelar acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Kas Negara dengan 104 lembaga keuangan, termasuk perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan lembaga persepsi lainnya. Acara bergengsi ini berlangsung di Gedung AA Maramis, Jakarta.
Langkah Strategis Mengelola Rp3.600 Triliun APBN
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai lembaga keuangan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp3.600 triliun. “Kolaborasi ini menjadi jembatan penting bagi pemerintah dalam memastikan pengelolaan kas negara berjalan lancar, mulai dari penerimaan hingga penyaluran dana ke berbagai sektor pembangunan,” ujar Astera.
Direktur Pengelolaan Kas Negara, Muhdi, menambahkan bahwa kerja sama ini juga bertujuan menyederhanakan berbagai perjanjian agar lebih terintegrasi. “Dengan karakteristik kerja sama yang kompleks, diperlukan simplifikasi melalui perjanjian yang lebih harmonis untuk mendukung efektivitas pengelolaan kas negara,” ungkapnya.
Digitalisasi dan Peran Lembaga Keuangan Daerah
Penandatanganan PKS ini melibatkan 93 bank umum, termasuk 23 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta 11 lembaga keuangan nonbank, seperti PT Pos Indonesia. Salah satu perwakilan dari wilayah Indonesia Timur, Plt. Direktur Utama BPD NTT, Yohanis Landu Praing, turut hadir secara simbolis, mencerminkan pentingnya peran bank daerah dalam mendukung desentralisasi fiskal dan mendekatkan layanan keuangan ke masyarakat.
Proses penandatanganan dilakukan secara digital melalui pemindaian QR code, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara.
Sinergi untuk Kesejahteraan Bangsa
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat memperkuat sistem keuangan negara yang tangguh dan mendukung reformasi birokrasi di bidang keuangan. Pengelolaan kas negara akan semakin modern, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Acara ini juga ditutup dengan penganugerahan penghargaan kepada lembaga-lembaga keuangan yang berkontribusi besar dalam mendukung pengelolaan kas negara. Momentum ini menjadi langkah penting dalam membangun keuangan negara yang kredibel dan menjamin kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Dengan sinergi yang solid, DJPb optimis pengelolaan kas negara akan semakin efisien, transparan, dan siap menjawab tantangan masa depan.
Tinggalkan Balasan