Kupang, -Dalam situasi darurat yang tengah berlangsung, bantuan untuk para korban bencana longsor di desa Kuatae,Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS, terkhusus anak-anak yang sangat rentan, ternyata masih terhambat oleh birokrasi dan prosedur yang memakan waktu.
Banyak pihak, termasuk relawan dan penggiat kemanusiaan, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap sikap lamban SKPD di wilayah TTS dalam menyalurkan bantuan secara langsung.
Di tengah deretan bantuan yang terus berdatangan, laporan mencuat mengenai penundaan penyaluran bantuan dasar. Seorang aktivis dari YNS, yang terlibat langsung dalam pendistribusian, menyatakan bahwa “anak kecil yang hanya membutuhkan segelas air minum harus melalui proses panjang dengan daftar nama.
Padahal, mereka tidak butuh dipuji atau dikasihan, melainkan mendapatkan kepastian bahwa bantuan telah segera datang.” Kekecewaan ini mencuat ketika bantuan yang sudah terkumpul justru disimpan lama dan bahkan ditahan karena adanya prosedur yang tidak sesuai dengan urgensi situasi darurat.
Para relawan dan masyarakat yang peduli semakin menuntut agar setiap bantuan dapat segera didistribusikan tanpa terjebak dalam tumpukan administrasi. Mereka berargumen bahwa di tengah krisis, penundaan seperti ini hanya menambah penderitaan, terutama bagi anak-anak dan korban bencana yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.
“Ini darurat, jadi harus ada tindakan cepat. Proyek panjang dengan perencanaan matang tidak dapat mengalahkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa,” tegas Yusinta.
Kekecewaan mendalam benar dirasakan oleh Yusinta, yang merasa simpati besar terhadap kondisi para korban.
Ia menyoroti betapa sangatnya kehilangan waktu berharga ketika bantuan terhambat oleh proses administratif yang berbelit.
“Tak seharusnya ada hambatan dalam menyalurkan bantuan. Korban bencana, terutama anak-anak, tak membutuhkan simpati semata, melainkan kepastian bahwa bantuan mereka akan datang tepat waktu,” ujar Yusinta.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Yayasan Ningsih Sejahtera Ayub Tasoin.Kritik ini menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk evaluasi dan perbaikan sistem penyaluran bantuan di lapangan. Banyak pihak mendesak agar pihak SKPD segera melakukan langkah konkret dan reformasi sistem agar bantuan yang telah dikumpulkan dapat langsung tersalurkan ke tangan mereka yang membutuhkan tanpa sekat dan tunda waktu.
Situasi darurat yang terjadi mengingatkan kita bahwa kemanusiaan harus mengutamakan tindakan cepat dan responsif. Bantuan kemanusiaan bukanlah ajang untuk mencari pujian atau simpati, melainkan sebuah panggilan moral untuk membantu mereka yang sedang dalam kondisi paling rentan. Semoga kritik tajam ini dapat membuka mata pihak berwenang untuk segera menata ulang sistem penyaluran bantuan, sehingga di masa depan tidak ada lagi penundaan yang merugikan nyawa manusia.
Dalam kondisi bencana, waktu adalah segalanya. Dan pada akhirnya, kepedulian yang tulus harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata tanpa hambatan administratif yang berbelit-belit.
Tinggalkan Balasan