Kupang, – Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) resmi mengawali pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) dengan kegiatan Kick Off yang digelar secara nasional, Senin (21/7). Acara ini diwarnai dengan dialog interaktif bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemutakhiran PK-25 akan berlangsung serentak mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025 di sejumlah wilayah sampel terpilih. Kegiatan ini menjadi tonggak penting untuk mewujudkan data keluarga yang valid, akurat, dan mutakhir sebagai fondasi perumusan kebijakan pembangunan berbasis keluarga menuju visi Indonesia Emas 2045.
Fondasi Data untuk Bonus Demografi
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setyono, menegaskan bahwa Pemutakhiran PK-25 bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan bonus demografi berjalan optimal.
“Kami berupaya melakukan engineering pemanfaatan bonus demografi. Data yang valid adalah syarat mutlak agar momentum emas bangsa ini tidak berlalu begitu saja,” ujar Budi Setyono dalam sambutannya.
Senada dengan itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Utama BKKBN, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, Pemutakhiran PK-25 akan menjadi basis data utama untuk berbagai program nasional.
“Data PK selama ini telah digunakan oleh banyak kementerian dan lembaga untuk percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga pembangunan keluarga. Oleh karena itu, ini bukan hanya tugas BKKBN tetapi juga seluruh pihak terkait,” ungkap Wihaji.
Ia menekankan agar seluruh jajaran pelaksana PK-25 menjaga integritas data dan memastikan proses berlangsung akuntabel serta transparan. “Mari kita buktikan melalui kerja sama, kita bisa menghasilkan data berkualitas sebagai pijakan pembangunan unggul demi meraih Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Dukungan Penuh Lintas Sektor
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Imam Machdi, juga menyoroti pentingnya data yang akurat untuk pembangunan manusia. “Data PK harus menjadi instrumen utama dalam perumusan kebijakan lintas sektor. Di sinilah letak sentralitas pembangunan manusia,” tegasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa data PK akan diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kami berharap pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan cermat karena menjadi kunci matching data dalam DTSEN,” jelas Amalia.
Komitmen Pemprov NTT
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan berbagai langkah strategis menyongsong PK-25. Persiapan itu meliputi pembekalan kader pendata, rapat koordinasi dengan BKKBN kabupaten/kota, workshop pemutakhiran di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, pembekalan teknis kader, distribusi logistik yang telah mencapai 70 persen, penyusunan jadwal untuk wilayah blind spot, hingga penguatan sinergi lintas sektor.
“Pemprov NTT berkomitmen memperkuat koordinasi melalui Surat Edaran Gubernur serta melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala. Kami berharap PK-25 menjadi basis data utama untuk percepatan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT yang masih di atas rata-rata nasional,” ujar Johni Asadoma.
Ia juga menyebut sejumlah intervensi strategis yang telah dilakukan, seperti Penguatan Kader Posyandu, Gerakan Orang Tua Asuh Stunting, penyaluran bantuan sembako, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kami juga mengajak masyarakat mengubah pola konsumsi rumah tangga. Anggaran rokok atau sirih pinang sebaiknya dialihkan ke makanan bergizi demi masa depan generasi NTT,” tambahnya.
Pemutakhiran Berbasis Teknologi
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi BKKBN, Faharuddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemutakhiran PK-25 akan menggunakan teknologi digital untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pendataan. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan empat dokumen kerja sama, yaitu:
- Nota Kesepahaman Kemendukbangga/BKKBN dengan BPS,
- Nota Kesepahaman Kemendukbangga/BKKBN dengan BSSN,
- Perjanjian Kerja Sama dengan Kemenko PMK, dan
- Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Desa.
“Data hasil PK-25 akan menjadi fondasi dalam perencanaan dan evaluasi program nasional, termasuk percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan keluarga sejahtera,” jelas Faharuddin.
Acara Kick Off ini turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT beserta jajaran, Kepala BPS Provinsi NTT, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. Kehadiran lintas sektor ini menjadi simbol kuatnya komitmen bersama dalam mewujudkan satu data keluarga Indonesia yang berkualitas.
Tinggalkan Balasan