Kupang,– Sebuah terobosan luar biasa dalam tata kelola keuangan daerah lahir di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, resmi memperkenalkan skema anggaran berbasis kebutuhan warga yang menjamin keadilan pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.
Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Kupang Tahun 2027 di Hotel Harper, Rabu (1/4/2026), dr.Christian mengumumkan pengalokasian Pagu Indikatif senilai Rp500 juta untuk setiap kelurahan. Langkah ini dinilai sebagai “obat penawar” atas ketimpangan pembangunan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.
Rumus 80-10-10: Keadilan di 51 Kelurahan
Berbeda dengan sistem konvensional, skema ini mengunci distribusi anggaran dengan komposisi yang presisi:
80% untuk Infrastruktur: Fokus pada pembenahan fisik lingkungan.
10% untuk Ekonomi: Pemberdayaan usaha mikro dan kreatif.
10% untuk Sosial Budaya: Penguatan karakter dan modal sosial.
”Ini bukan sekadar angka tambahan, tapi perubahan paradigma. Kita ingin memastikan 51 kelurahan di Kupang mendapatkan porsi pembangunan yang merata. Tidak boleh ada lagi wilayah yang dianaktirikan,” tegas dr. Christian di hadapan Gubernur NTT dan jajaran pimpinan DPRD.
Pemerintah Kota Kupang tidak ingin warga menunggu lama. Selain merancang RKPD 2027, dr.Christian juga menginstruksikan percepatan realisasi anggaran sebesar Rp6 miliar pada tahun berjalan untuk langsung menyasar perbaikan puluhan ruas jalan yang menjadi urat nadi ekonomi warga.
Dukungan Penuh Gubernur NTT
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang membuka kegiatan tersebut secara resmi, memberikan apresiasi tinggi terhadap visi kepemimpinan di Kota Kupang. Menurutnya, fokus pada kualitas SDM dan inklusivitas adalah kunci menghadapi tantangan masa depan.
”Pembangunan bukan hanya soal semen dan aspal, tapi soal membangun fondasi generasi. Kolaborasi dan gotong royong yang ditunjukkan Pemkot Kupang hari ini adalah model yang harus diperkuat,” ujar Laka Lena.
Transparansi dalam 3.195 Usulan
Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Otta, mengungkapkan bahwa proses perencanaan ini telah melalui saringan ketat. Tercatat sebanyak 3.195 usulan prioritas masyarakat dan 1.745 pokok pikiran DPRD yang saat ini sedang diverifikasi secara teknis.
Tahun 2027 juga akan mencatat sejarah sebagai Musrenbang tematik pertama yang berfokus pada penanggulangan stunting. Untuk menjaga ritme kerja, Pemkot Kupang menerapkan sistem rapat lintas sektor setiap tiga bulan guna memastikan setiap perangkat daerah bekerja dalam satu komando yang terintegrasi.
Tinggalkan Balasan