Oelamasi– Kehebohan meledak di Kabupaten Kupang pasca pengumuman hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1. Puluhan tenaga honorer dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggempur Kantor BKPSDM Kabupaten Kupang, menuntut keadilan atas hasil seleksi yang mereka klaim penuh kejanggalan. Menurut mereka, pengumuman tersebut terkesan tidak transparan dan bahkan mencurigakan, dengan munculnya nama-nama yang diduga “honorer siluman” dari instansi lain yang tiba-tiba lolos.
Rani, seorang honorer yang sudah 15 tahun mengabdi di PUPR, mengungkapkan kekesalannya. “Kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan berjuang mengusulkan formasi ini, justru tercecer, sementara yang tidak dikenal dan tidak pernah bertugas malah lolos! Ini sangat tidak adil,” tegasnya.
Tuntutan keras mereka mengarah pada dua hal utama: pertama, meminta agar “honorer siluman” dipulangkan ke instansi asal, dan kedua, mendesak agar formasi yang telah seharusnya diisi oleh honorer PUPR kembali diisi dengan mereka yang benar-benar berkompeten dan layak.
Menariknya, para honorer ini tidak hanya menuntut peninjauan ulang terhadap seleksi PPPK, tetapi juga menuntut agar sistem pengawasan seleksi tenaga honorer diperketat. “Jika sistemnya tetap seperti ini, kami yakin masalah honorer tidak akan pernah selesai! Mekanismenya harus ketat, transparan, dan adil bagi mereka yang sudah lama mengabdi,” kata Rano Oematan, salah satu honorer senior PUPR yang merasa dirugikan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Dina Masneno, menanggapi protes ini dengan menyatakan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan passing grade yang ditetapkan oleh BKN. “Kami bekerja sesuai mekanisme yang ada, bukan sesuka hati,” ujarnya. Namun, meski sudah ada penjelasan, gelombang protes dari para honorer PUPR tidak bisa dibendung.
Kisruh ini menyisakan pertanyaan besar: bagaimana bisa proses seleksi PPPK yang seharusnya transparan dan adil malah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan honorer yang telah lama mengabdi? Di saat tenaga honorer berjuang bertahun-tahun untuk memperoleh hak mereka, justru muncul dugaan adanya pengaruh “honorer siluman” yang mengacaukan sistem seleksi.
Kepada pemerintah, para honorer ini memberikan peringatan keras: tanpa adanya sistem yang jelas, tegas, dan bebas dari manipulasi, masalah ini tidak akan pernah selesai. Pengawasan ketat dan mekanisme seleksi yang lebih transparan adalah tuntutan yang tak bisa ditawar lagi.
Apakah ini akhir dari kekecewaan panjang para honorer? Ataukah justru awal dari perjuangan baru untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan?( Arnold)
Tinggalkan Balasan