Kupang,— Di tengah sorotan publik terhadap birokrasi yang kerap berjarak, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memilih membuka pintu rumah jabatannya lebar-lebar. Rabu sore, 11 Juni 2025, halaman kediaman resmi itu disulap menjadi ruang dialog—tempat suara rakyat bersentuhan langsung dengan telinga pemimpinnya.
Dialog terbuka ini bukan sekadar simbol seremonial. Dihadiri oleh warga dari Kelurahan Kelapa Lima, termasuk Ketua RT dan RW dari RT 21 hingga RT 25, sesi tersebut menjadi panggung nyata untuk menumpahkan keluhan, keresahan, sekaligus harapan. Turut hadir pula jajaran kepala perangkat daerah dan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, memperkuat kesan bahwa Pemkot ingin bicara bukan hanya dari podium, tetapi dari hati ke hati.
Sorotan Kritis Warga, Tanggapan Responsif Pemimpin
Di antara percakapan yang mengalir dalam suasana penuh kekeluargaan, masalah klasik kota menyeruak: lampu jalan yang padam, sampah yang tak terangkut, trotoar yang rusak, dan saluran air yang tak kunjung digarap. Namun, berbeda dari forum-forum yang berakhir dengan janji menggantung, Wali Kota memberikan tanggapan langsung—lengkap dengan instruksi, tenggat waktu, dan jalur pelaporan yang jelas.
Yunias Massie, Ketua RT 22, misalnya, menyuarakan soal lampu jalan yang mati. Wali Kota merespons cepat, memerintahkan pengiriman data dan foto ke Dinas PU via Kabag Prokompim, sambil menjanjikan satu jalur kontak resmi untuk penanganan cepat.
Kritik dari Yanto, Ketua RT 23, tentang saluran resapan yang tertunda dan kebutuhan puskesmas baru, disambut dengan penjelasan teknis dan keputusan strategis: pembangunan akan masuk perencanaan 2026 dengan tiga lokasi alternatif yang akan dikaji secepatnya.
Sorotan tajam datang dari Elias, warga RT 22, yang mengangkat isu keamanan dan pencahayaan di Taman Nostalgia. Keluhan ini disambut komitmen: lampu hias di pohon-pohon dan penempatan personel Satpol PP dalam tiga shift setelah kantor jaga direnovasi.
Sementara itu, Bernad Kolimon dari RT 25 menyoroti persoalan sampah. Usulannya agar kontainer sampah diposisikan strategis demi pengawasan langsung direspons dengan keputusan penempatan dua kontainer besar, disertai jadwal buang dan angkut sampah yang tertib.
Kritik juga mengarah ke minimnya insentif kader Posyandu dan lambatnya pencairan dana PMT. Merry Wabang, kader dari Permata Ibu Tujuh, tak segan menyuarakan keprihatinannya. Wali Kota menjawab dengan empati dan solusi: insentif kader akan naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per kegiatan dan anggaran tambahan sedang disiapkan dalam APBD 2026.
Salah seorang warga RT 23 bahkan menuntut penertiban kendaraan yang parkir di atas trotoar dan merusak fasilitas umum di depan SD Bertingkat Kelapa Lima. Tanpa ragu, Wali Kota memerintahkan Satpol PP menindak tegas—“tanpa pandang bulu.”
Kota Bukan Hanya Soal Beton, Tapi Tentang Mendengar
Wali Kota Christian Widodo menegaskan bahwa forum seperti ini akan menjadi agenda rutin mingguan. Pemerintahannya ingin membangun tradisi baru: pemimpin yang mendengar sebelum bertindak, bukan hanya berbicara sebelum lupa.
“Saya senang karena warga Kota Kupang kini makin cerdas dan dewasa dalam menyampaikan aspirasi. Tidak perlu marah-marah, cukup datang dan bicara, kami siap mendengar dan bertindak,” ujarnya dalam penutup yang terasa tulus, bukan diplomatis.
Ia juga menegaskan bahwa di tengah tekanan efisiensi anggaran, Pemkot tetap memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat. Bahkan, pembelian mobil dinas baru dan anggaran perjalanan dinas dipangkas demi mengalihkan dana ke pos-pos yang lebih urgen: kebersihan, kesehatan, dan insentif kader.
Setelah sesi yang penuh dinamika dan energi, para peserta tak langsung bubar. Mereka diajak bersantap bersama, menikmati pangan lokal sebagai simbol kedekatan dan penguatan komunitas.
Dalam kota yang sedang tumbuh dan mencari bentuk terbaiknya, mungkin inilah yang dibutuhkan: pemimpin yang bukan hanya tahu jalan, tapi bersedia berjalan bersama warganya.
Tinggalkan Balasan