Manggarai Timur – Sebuah ironi pahit tengah menimpa ratusan siswa SMKN 1 Borong, Manggarai Timur. Ijazah yang seharusnya menjadi gerbang masa depan mereka kini tertahan, bukan karena kesalahan mereka, tetapi akibat dugaan kelalaian seorang mantan pemimpin sekolah. Agustinus Galfan Daroly, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah, diduga menghindar dari tanggung jawabnya untuk menandatangani ijazah 200 siswa angkatan 2023/2024.
Ketika para siswa dan orang tua berharap mendapatkan kepastian, yang mereka temui justru kekecewaan. Pintu rumah Agustinus tertutup rapat saat didatangi. Pesan yang dikirim tak berbalas. Bahkan, ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT berupaya menghubungi, ia berdalih sedang berobat di Bali. Namun, informasi yang berkembang justru mengungkap fakta lain: ia menghadiri pelantikan kepala daerah di Jakarta.
Bagi siswa-siswi yang berjuang meraih impian, situasi ini bukan sekadar ketidaknyamanan—ini adalah mimpi buruk. Liber Hasan, salah satu lulusan jurusan TKRO, mengungkapkan kekesalannya, “Kami sudah coba temui Pak Galfan di sekolah, di rumah, tapi tidak ada tanggapan. Ini menghambat masa depan kami.”
Tak hanya itu, akibat absennya tanda tangan di selembar kertas bernama ijazah, seorang alumni bahkan gagal dalam seleksi anggota Polri. “Anak saya sudah setahun lulus, tapi ijazahnya tak bisa diambil. Bagaimana mereka bisa kuliah atau melamar pekerjaan?” ungkap Theresia, seorang orang tua siswa, dengan suara penuh amarah.
Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan mengambil langkah tegas, mulai dari pemanggilan resmi hingga pemberian sanksi disiplin jika terbukti ada unsur kesengajaan.
“Ini bukan lagi soal administrasi, ini sudah menyangkut masa depan anak-anak. Kami akan meneliti tingkat pelanggaran yang dilakukan dan memastikan ada tindakan konkret,” tegasnya, Kamis (27/02/2025).
Dinas telah berulang kali menyurati Agustinus, namun tidak ada respons yang memuaskan. Ambrosius bahkan secara pribadi menghubunginya lewat telepon. “Dia bilang sedang berobat di Denpasar, tapi kemudian saya dapat informasi kalau dia justru di Jakarta untuk menghadiri pelantikan kepala daerah. Ini sangat tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Tak hanya Agustinus, pengawas lapangan yang dinilai lamban dalam menyampaikan informasi juga akan dimintai pertanggungjawaban.
Di tengah derasnya tuntutan kualitas pendidikan, kisah ini menjadi tamparan keras bagi dunia akademik di NTT. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang seharusnya mengayomi justru menjadi penghambat masa depan?
Para siswa, orang tua, bahkan masyarakat Manggarai Timur kini menunggu keadilan. Mereka berharap bukan hanya janji, tetapi tindakan nyata yang memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan.
Dan yang terpenting, agar kelalaian semacam ini tidak lagi menjadi noda dalam perjalanan anak-anak bangsa menggapai cita-cita.
Tinggalkan Balasan