Kupang, — Dalam momentum Peringatan Hari Bakti PU ke-80, Rabu (3/12/2025), upaya pembenahan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur memasuki fase krusial. Balai Jalan Nasional NTT tampil sebagai motor penggerak, menegaskan komitmen bersama dengan Dinas PUPR Provinsi NTT untuk mempercepat peningkatan status jalan serta penanganan jembatan strategis di seluruh wilayah provinsi kepulauan tersebut.
Kepala Balai Jalan Nasional NTT, Janto, memastikan bahwa usulan peningkatan status 12 ruas jalan provinsi telah diterima dan kini tengah berproses di pemerintah pusat. Ia menegaskan seluruh mekanisme berjalan sesuai regulasi penetapan jalan nasional.
“Usulannya sementara berproses. Sesuai ketentuan, setiap lima tahun sekali ada perubahan Surat Keputusan Jalan Nasional. Harapan kita pada 2027 nanti ada sejumlah ruas provinsi maupun kabupaten/kota yang berubah status,” tegas Janto.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa Balai Jalan Nasional tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai institusi kunci yang memastikan percepatan konektivitas antardaerah benar-benar berjalan.
Dorongan Kuat untuk Peningkatan Status dan Infrastruktur Prioritas
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan 12 ruas jalan untuk naik status menjadi jalan nasional. Dokumen pendukung telah dikirim ke Menteri PUPR dan Menko Infrastruktur.
Selain itu, PUPR NTT dan Balai Jalan Nasional akan melakukan survei bersama terhadap empat jembatan di ruas Sulamu–Oepoli serta sejumlah jembatan di Lintas Utara Flores — kawasan yang dinilai vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik.
“Kami sedang melengkapi data-data yang dibutuhkan. Selain itu, kita turun bersama untuk survei jembatan strategis di Timor dan Flores,” kata Benyamin.
Tujuh Jembatan Strategis Diusulkan Masuk Inpres 2026
Komitmen kolaborasi semakin terlihat saat Janto menyebut bahwa pihaknya telah menerima tujuh usulan jembatan strategis dari Gubernur NTT.
“Kita dorong agar tujuh jembatan tersebut masuk Instruksi Presiden Daerah 2026 sesuai skala prioritas,” jelasnya.
Langkah ini berpotensi mengakselerasi aliran anggaran pusat ke NTT, terutama pada infrastruktur yang menjadi tulang punggung konektivitas wilayah-wilayah terluar dan perbatasan.
Arah Baru Pembangunan NTT: Terukur, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan
Sinergi PUPR NTT dan Balai Jalan Nasional menjadi penanda bahwa roadmap pembangunan NTT kini berada di jalur lebih terukur dan terintegrasi. Fokus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat — bukan sekadar proyek rutin — sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Jika percepatan peningkatan status jalan terealisasi, NTT berpeluang mendapatkan dukungan anggaran pusat yang lebih besar, membuka akses ke berbagai kawasan, memperkuat konektivitas antarpulau, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang selama ini terisolasi.
Dengan akselerasi yang dipimpin Balai Jalan Nasional, pembangunan infrastruktur NTT memasuki era baru: lebih cepat, lebih efektif, dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan