Kupang, — Menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor di musim hujan, Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh wilayah provinsi.
Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PUPR agar seluruh balai di Indonesia, termasuk di NTT, memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk BMKG yang menyediakan data cuaca, serta BPBD NTT, pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujar Simanungkalit (Binsar) kepada wartawan usai Apel Siaga Bencana Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang digelar di halaman Kantor BWS Nusa Tenggara II, Kupang, Selasa (4/11/2025).
Menurut Binsar, apel siaga ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026. Pada periode tersebut, NTT diperkirakan mengalami curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah rawan.
Selain banjir, ia juga menyoroti ancaman tanah longsor akibat kejenuhan tanah. Bidang Bina Marga, kata Binsar, telah menyiapkan peralatan berat untuk penanganan darurat seperti pembersihan material longsoran agar jalur transportasi tetap terbuka.
Enam Posko dan Alat Berat Disiagakan di Seluruh Wilayah
Di sisi lain, Kepala BPJN NTT, Janto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan dan pemetaan terhadap seluruh peralatan, personel, serta posko tanggap darurat di berbagai pulau di Nusa Tenggara Timur.
“Kami telah membagi wilayah menjadi beberapa zona, yakni Pulau Timor, Flores, Sumba, Lembata-Alor, serta Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk Pulau Flores, saat ini sedang ada penanganan longsor di ruas jalan Wolowaru–Ende, dan alat berat seperti ekskavator dan loader sudah siaga di lokasi,” jelas Janto.
BPJN NTT kini mengoperasikan enam posko siaga bencana di titik-titik rawan longsor. Di Pulau Timor terdapat dua posko masing-masing di PPK 1.1 dan PPK 2.2. Sementara di Pulau Flores, posko ditempatkan di PPK 3.3 (Ruteng), PPK 4.1 (Nagekeo), PPK 4.2, dan PPK 4.5. Selain itu, satu posko beroperasi di Pulau Sumba (PPK 1.3), serta masing-masing satu titik di wilayah Lembata-Alor dan Rote–Sabu Raijua.
Janto menegaskan bahwa seluruh sumber daya dan peralatan berat telah disebarkan ke lokasi strategis agar waktu tanggap darurat bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dana untuk penanganan cepat pascabencana.
“Untuk pembersihan saluran atau longsor berskala kecil, kami menggunakan dana swakelola. Masyarakat diimbau segera melapor ke posko terdekat jika menemukan longsoran atau kerusakan jalan,” katanya.
Siaga Dini untuk Minimalkan Dampak
Upaya terpadu antara BBWS Nusa Tenggara II dan BPJN NTT ini diharapkan mampu mempercepat respon terhadap bencana sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dengan langkah antisipatif ini, pemerintah berupaya memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga dan akses jalan strategis nasional tidak terganggu selama musim hujan berlangsung.
Tinggalkan Balasan