Kupang — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi NTT, Andria Muharami Fitra, ST., MT, menjelaskan bahwa dari empat paket pengawasan IJD yang direncanakan, satu sudah resmi terkontrak.
“Total ada empat paket pengawasan IJD. Satu sudah terkontrak, yaitu Paket Silu–Oemofa. Tiga lainnya sedang dalam proses, mencakup wilayah Flores dan Timor, serta satu paket khusus untuk Kabupaten Kupang, Alor, dan Rote Ndao,” ujar Andria di Kupang, Senin (28/10).
Pemecahan Paket untuk Efektivitas Pengawasan
Andria mengungkapkan, langkah pemecahan paket dilakukan agar pengawasan berjalan lebih fokus dan optimal.
“Awalnya satu paket mengawasi seluruh wilayah, tetapi karena cakupannya terlalu luas, kami minta izin pimpinan untuk memecahnya menjadi beberapa paket. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih efektif dan terarah,” jelasnya.
Untuk tahap kedua, BPJN NTT menyiapkan empat paket pengawasan tambahan yang kini sedang difinalisasi dari sisi perencanaan.
“Dua bulan ke depan kita targetkan semua siap. Tim pengawasan teknis lapangan akan ditempatkan langsung di lokasi, disokong oleh beberapa subgrup untuk memperkuat koordinasi,” tambahnya.
Pengawasan Harian dan Sistem Digital
Dalam pelaksanaan pengawasan, tim di lapangan menerapkan monitoring harian berbasis daring (online) guna memastikan pekerjaan tetap sesuai rencana.
“Petugas tetap di lapangan. Setiap sore kami lakukan rapat online untuk mengevaluasi progres dan merumuskan strategi harian. Dengan sistem ini, semua bisa terpantau secara real time,” ujar Andria.
Ia menegaskan bahwa pengawasan mutu dan ketersediaan material menjadi perhatian utama.
“Material untuk pengambilan sampel harus sudah tersedia di lokasi dan tidak boleh dipindah. Sejak awal kami menetapkan standar mutu yang sama agar kualitas hasil pekerjaan benar-benar terjaga,” tegasnya.
Target Selesai 60 Persen pada November
Andria menargetkan, tahap pertama proyek IJD di NTT dapat mencapai 50–60 persen penyelesaian pada November, dan dilanjutkan finalisasi serta pengaspalan pada Desember.
“Dari sisi perencanaan dan pengawasan, kami siap mempercepat proses dengan tetap menjaga kualitas. Semua harus selesai tepat waktu,” ujarnya.
Selain itu, BPJN NTT juga telah melakukan survei lapangan untuk menentukan ruas-ruas prioritas yang membutuhkan penanganan segera.
“Kami turun langsung untuk memastikan titik mana yang paling urgen dan layak masuk program prioritas IJD,” kata Andria.
Mutu Tetap Jadi Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran
BPJN NTT menyiapkan desain dengan beberapa alternatif konstruksi, baik satu lapis maupun dua lapis, disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan lalu lintas.
“Tahun depan kami akan evaluasi dan sinkronkan agar dana yang terbatas dapat digunakan seefisien mungkin dan tepat sasaran,” jelasnya.
Andria menekankan bahwa program IJD bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya strategis mempercepat pemerataan ekonomi daerah.
> “IJD ini bukan proyek reguler, tetapi program percepatan dari Inpres Jalan Daerah. Karena itu, pengawasan harus ketat dan hasilnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Andria.
Tinggalkan Balasan