Kupang – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana lebih dari Rp150 miliar untuk memperbaiki jaringan irigasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran ini masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) tahap II dan diperuntukkan bagi lebih dari 30 Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di 16 kabupaten/kota.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) Kupang, Parlinggoman Simanungkalit, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah mendukung swasembada pangan nasional melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian di daerah.
“Program ini sudah dalam tahap administrasi dan siap masuk ke lapangan. Masa pelaksanaan hanya tiga bulan, sehingga penyedia jasa harus bekerja profesional dan efisien agar target tercapai,” ujar Parlinggoman saat jumpa pers di Kupang, Senin (22/9/2025).
Ia menjelaskan, percepatan pelaksanaan fisik menuntut konsistensi dan kapasitas finansial kontraktor pelaksana. Dalam perhitungan BBWS, untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, penyedia jasa setidaknya harus mampu mengelola belanja hingga Rp50 juta per hari.
Selain itu, BBWS NT II menurunkan minimal 60 pengawas lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar. “Semua tenaga yang terlibat adalah tenaga ahli. Ini bukan sekadar proyek, tapi bagian dari tanggung jawab besar pemerintah untuk ketahanan pangan masyarakat NTT,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan irigasi rampung pada akhir Desember 2025. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kerentanan petani terhadap kekeringan, serta memperkuat pondasi kemandirian pangan di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam distribusi air.
Turut hadir dalam kegiatan tersebit Kepala bagian Tata Usaha Kris Lake,Kabid OP NT II Bernadethe Tea,Kepala Bidang Pelaksana Frengki Welkis.
Tinggalkan Balasan