Kupang, — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan kembali arah pembangunan infrastruktur yang tidak semata mengejar kuantitas, tetapi menempatkan mutu, keselamatan, dan kepatuhan regulasi sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga aparat penegak hukum, Selasa (13/1/2026), di Kupang.
Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan bahwa infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses layanan dasar, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah di provinsi kepulauan seperti NTT.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada target fisik. Ia harus menjamin kualitas, keselamatan pengguna, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Melki.
Komitmen itu, menurut Gubernur, telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT 2025–2029, yang menjadikan infrastruktur berkelanjutan sebagai salah satu agenda prioritas.
Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemprov NTT telah mengalokasikan sumber daya signifikan untuk pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, kawasan permukiman, serta layanan dasar masyarakat. Namun, capaian tersebut dinilai perlu dievaluasi secara terbuka dan objektif.
Forum rapat kerja ini, lanjut Melki, menjadi ruang refleksi bersama untuk menilai keberhasilan, mengidentifikasi kendala, sekaligus merumuskan perbaikan kebijakan dan praktik konstruksi di masa mendatang.
Selain evaluasi teknis, rapat kerja juga dimanfaatkan sebagai sarana akuntabilitas publik. Pemerintah daerah membuka data dan capaian pembangunan agar masyarakat dapat menilai langsung kinerja sektor infrastruktur.
“Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Infrastruktur dibangun dengan uang rakyat, maka rakyat berhak mengetahui hasilnya,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Beny Nahak menjelaskan bahwa rapat kerja ini dirancang untuk memperkuat tata kelola jasa konstruksi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha lokal.
Menurutnya, peningkatan kualitas proyek hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan—mulai dari perencana, kontraktor, konsultan, hingga pengawasan internal dan eksternal.
“Kami ingin membangun ekosistem jasa konstruksi yang profesional, berdaya saing, dan patuh pada standar,” kata Beny.
Rapat kerja tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, unsur balai teknis pusat di NTT, pejabat pembuat komitmen, asosiasi kontraktor dan konsultan, akademisi, aparat penegak hukum, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan pendekatan kolaboratif Pemprov NTT dalam membenahi sektor konstruksi—sektor yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan, sekaligus rawan terhadap persoalan kualitas dan tata kelola.
Tinggalkan Balasan