Kupang — PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) tampil sebagai aktor utama dalam penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah, Bank NTT kini menjadi poros pembiayaan resmi bagi calon PMI sejak tahap pelatihan hingga penempatan kerja di luar negeri.
Peran strategis Bank NTT tersebut ditegaskan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Bank Pembangunan Daerah NTT dan PT AP Bali Konsultan Bisnis di Kantor Pusat Bank NTT, Kupang, Senin, 19 Januari 2026. Kerja sama ini disaksikan langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
PKS ini mengatur pembiayaan terintegrasi bagi calon PMI yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Musubu. Seluruh kebutuhan pembiayaan—mulai dari pelatihan, sertifikasi, pengurusan dokumen, keberangkatan, hingga penempatan kerja—dibiayai melalui KUR Bank NTT dengan bunga rendah dan skema pengembalian yang ringan.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan, kehadiran Bank NTT dalam skema ini menjadi kunci utama untuk memutus ketergantungan calon PMI pada rentenir dan lembaga pembiayaan informal.
“Bank NTT hadir dari awal proses sampai penempatan kerja. Ini bukan sekadar kredit, tapi bentuk perlindungan negara melalui bank milik daerah,” kata Melki.
Menurutnya, selama ini persoalan utama PMI asal NTT adalah keterbatasan modal di tahap awal keberangkatan. Kondisi tersebut kerap memaksa calon PMI meminjam dana dengan bunga tinggi, yang justru memperbesar kerentanan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Dengan KUR Bank NTT, PMI baru membayar setelah bekerja dan menerima gaji. Skemanya adil, manusiawi, dan melindungi pekerja,” ujar Melki.
Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menegaskan bahwa pembiayaan PMI merupakan wujud nyata transformasi Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat NTT.
“Begitu saya mengetahui calon PMI kita harus meminjam ke luar daerah dengan bunga sangat tinggi, saya langsung teringat pesan Pak Gubernur: Bank NTT harus benar-benar berguna bagi orang NTT,” kata Charlie.
Ia mengungkapkan, bunga pembiayaan PMI melalui KUR Bank NTT bahkan sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan skema pembiayaan yang selama ini diakses calon PMI.
Bank NTT juga merancang mekanisme pengembalian kredit melalui pemotongan gaji secara proporsional setelah PMI bekerja, sehingga tidak membebani keluarga di daerah asal.Tidak hanya itu, Bank NTT juga akan memperluas perannya hingga ke tahap pasca-penempatan.
Charlie menyebut pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan perbankan internasional, termasuk bank di Jepang, guna memastikan remitansi gaji PMI dapat langsung masuk ke rekening Bank NTT.
“Dengan remitansi langsung ke NTT, hasil kerja PMI bisa langsung digunakan untuk pendidikan anak, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Charlie menegaskan, Bank NTT hanya akan membiayai lembaga pelatihan dan penyalur PMI yang patuh pada seluruh ketentuan hukum. “Kami sangat selektif. Bank NTT hanya membiayai lembaga yang legal, kredibel, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Melki juga mengumumkan kebijakan satu pintu keberangkatan PMI melalui Kota Kupang. Seluruh PMI asal NTT wajib diberangkatkan dari Kupang untuk memastikan legalitas dan pengawasan yang ketat.
“Kebijakan satu pintu ini tidak bisa dilepaskan dari peran Bank NTT. Pembiayaan, pengawasan, hingga keberangkatan akan terintegrasi,” kata Melki.
Kebijakan tersebut diharapkan mendorong penguatan ekosistem ekonomi daerah, termasuk pembukaan rute penerbangan internasional dari Bandara El Tari Kupang, peningkatan layanan keimigrasian, serta pertumbuhan sektor jasa pendukung.
Direktur Utama PT AP Bali Konsultan Bisnis, Dominika Aloysia Trom Trombine, menyatakan bahwa keterlibatan Bank NTT memberikan kepastian jangka panjang bagi program pelatihan dan penempatan PMI melalui LPK Musubu, khususnya di sektor kesehatan dengan tujuan utama Jepang.
“Dengan dukungan penuh Bank NTT, proses pelatihan dan penempatan menjadi lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Ini meningkatkan kepercayaan peserta dan orang tua,” ujarnya.
Gubernur Melki menutup acara dengan menegaskan bahwa kerja sama ini menempatkan Bank NTT sebagai tulang punggung sistem pembiayaan PMI NTT yang baru—terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.
“Bank NTT kini berdiri di garis depan perlindungan PMI NTT. Ini langkah besar untuk memastikan mereka berangkat legal, bekerja bermartabat, dan pulang membawa manfaat bagi daerah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan