Kupang, -Dari Nusa Tenggara Timur, kritik terhadap politik Jakarta-sentris dilontarkan.
Partai Gema Bangsa, yang baru saja mendeklarasikan diri secara nasional, menyebut demokrasi Indonesia tak akan pernah hidup jika partai politik terus dikelola secara sentralistik dan elitis. Desentralisasi kepartaian, kata mereka, bukan pilihan, melainkan keharusan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPW Partai Gema Bangsa NTT, Yonathan Nubatonis, menanggapi deklarasi nasional partai di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu, 17 Januari 2026. Yonathan menegaskan, kehadiran Gema Bangsa adalah upaya membalik logika lama politik nasional yang selama ini menjadikan daerah sekadar pelengkap kekuasaan pusat.
“Kalau politik terus dikendalikan dari Jakarta, daerah hanya jadi penonton. Gema Bangsa ingin memindahkan pusat gravitasi politik ke akar rumput,” kata Yonathan saat ditemui di Kantor DPW Partai Gema Bangsa NTT, Senin, 19 Januari 2026.
Yonathan Nubatonis, mengatakan deklarasi itu bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan penanda arah perjuangan politik baru yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama.
“Deklarasi ini adalah penegasan bahwa Partai Gema Bangsa dibangun dari bawah, dari daerah, dan dari rakyat. Bukan partai elitis yang dikendalikan segelintir orang di pusat,” kata Yonathan.
Yonathan menjelaskan, selama satu tahun terakhir, Partai Gema Bangsa fokus membangun fondasi kelembagaan secara menyeluruh. Struktur kepengurusan partai telah terbentuk penuh di seluruh Indonesia, mencakup 38 Dewan Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah di kabupaten dan kota.
“Struktur yang lengkap ini menunjukkan bahwa Gema Bangsa tidak dibangun secara instan. Kami memastikan mesin partai hidup hingga ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa,” ujarnya.
Deklarasi tersebut juga menandai dimulainya “Gerakan Mandiri Bangsa”, sebuah gerakan politik yang bertujuan mendorong Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Yonathan menuturkan, arah perjuangan Partai Gema Bangsa bertumpu pada tiga visi utama: Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn. Ketiga visi ini, menurutnya, dirancang sebagai jawaban atas berbagai persoalan struktural demokrasi Indonesia.
Visi Indonesia Mandiri dimaknai sebagai upaya melepaskan ketergantungan bangsa pada kekuatan asing dan kepentingan oligarki.
Kemandirian itu mencakup kedaulatan ekonomi rakyat—petani atas tanahnya, nelayan atas lautnya, serta UMKM atas pasar dan teknologi—serta kemandirian politik dalam pengambilan keputusan strategis nasional.
“Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, tetapi berdiri sejajar dan menentukan arah bangsa dengan kekuatan sendiri,” kata Yonathan.
Sementara itu, visi Desentralisasi Politik menekankan pentingnya pergeseran pusat pengambilan keputusan politik dari elite pusat ke daerah.
Menurut Yonathan, demokrasi tidak akan hidup jika partai politik dikelola secara sentralistik dan transaksional.
“Daerah harus diberi ruang menentukan kepemimpinannya sendiri. Dari situlah lahir pemimpin yang memahami persoalan rakyatnya,” ujarnya.
Adapun visi Indonesia Reborn, lanjut Yonathan, merupakan ajakan untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap praktik politik lama yang dinilai tidak lagi relevan.
Indonesia, kata dia, membutuhkan politik bermoral, kekuasaan yang melayani, pembangunan berkelanjutan, serta peran generasi muda sebagai pelaku utama perubahan.
Ia menegaskan, Partai Gema Bangsa tidak hadir untuk menambah kegaduhan politik nasional. “Kami tidak lahir untuk memecah belah, tetapi untuk memberi arah baru bagi politik Indonesia,” kata Yonathan.
Deklarasi nasional Partai Gema Bangsa di JICC dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat, seluruh DPW, ratusan DPD, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat.
Partai ini juga menyatakan dukungannya terhadap visi pembangunan nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta komitmen pada politik luar negeri yang mendorong perdamaian dunia.
Yonathan menambahkan, bagi NTT, kehadiran Partai Gema Bangsa diharapkan menjadi ruang perjuangan politik yang memperjuangkan keadilan wilayah dan kesetaraan pembangunan.
“Politik harus kembali menjadi alat memperjuangkan kesejahteraan, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan