Kupang, – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah tata kelola pemerintahan nasional. Tidak hanya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk tahun ketujuh berturut-turut sejak 2019, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinobatkan meraih predikat “A” atau Memuaskan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB.
Prestasi ini diumumkan secara resmi dalam Apel Kesadaran KORPRI Lingkup Pemkot Kupang, Rabu (17/6), di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota. Namun, di balik sorak kemenangan tersebut, Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius R. Lega, S.H., menyampaikan pesan tegas atas nama Wali Kota Kupang: “Kesuksesan akuntabilitas tidak boleh membuat ASN lengah. Disiplin kerja adalah fondasi utama, dan inspeksi mendadak akan terus dilakukan!”
Capaian WTP ke-7 dan SAKIP Predikat A bukanlah hasil instan. Ini adalah buah dari konsistensi manajemen kinerja yang selaras, pengukuran yang efektif, dan orientasi pada hasil nyata. Tujuh OPD yang menerima piagam penghargaan SAKIP Predikat A hari ini adalah:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
3. Inspektorat Daerah Kota Kupang
4. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
6. Dinas Pariwisata
7. (Catatan: Pastikan verifikasi jumlah OPD penerima jika ada tambahan berdasarkan dokumen asli, namun 6 nama di atas terkonfirmasi dalam rilis)
Menurut Wali Kota, predikat “A” menunjukkan bahwa OPD tersebut telah mampu menerjemahkan perencanaan menjadi aksi nyata yang berdampak pada pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa WTP dan SAKIP bukan tujuan akhir, melainkan standar minimum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.
Peringatan Keras untuk PPPK dan Kepala Daerah
Dalam arahannya yang tajam, Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi kinerja saat ini menyasar seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penilaian tidak lagi hanya soal kehadiran, tetapi mencakup etos kerja, produktivitas, dan kepatuhan disiplin. Bagi PPPK paruh waktu maupun penuh waktu, dedikasi maksimal adalah syarat mutlak untuk tetap berkontribusi.
Lebih lanjut, Wali Kota meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah untuk segera menindaklanjuti temuan BPK sesuai batas waktu, serta mempersiapkan data lengkap untuk sidang lanjutan DPRD terkait LKPJ TA 2025. Mengingat akhir Triwulan II 2026 sudah di depan mata, percepatan realisasi fisik dan keuangan menjadi prioritas absolut agar manfaat pembangunan segera dirasakan warga.
Pajak, Pelayanan, dan Data: Tiga Pilar Pembangunan
Wali Kota juga memanfaatkan momentum Pekan Panutan Pajak untuk mengajak seluruh ASN menjadi teladan membayar pajak daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurutnya, dibangun dari integritas aparatur dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Di sisi pelayanan publik, standar “cepat, tepat, profesional, dan responsif” wajib diterapkan tanpa kompromi. Sementara itu, dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 digarisbawahi sebagai kunci pembangunan berbasis data akurat. Tanpa partisipasi jujur pelaku usaha dan edukasi masif dari camat/lurah, kebijakan pembangunan berisiko meleset sasaran.
Apel KORPRI hari ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah deklarasi ulang komitmen Pemkot Kupang: Bersih, Akuntabel, dan Berdisiplin Tinggi. Dengan fondasi WTP dan SAKIP yang kokoh, ditambah ketegasan pemimpin yang tak kenal kompromi soal disiplin, Kota Kupang sedang membuktikan bahwa birokrasi yang reformis dan berorientasi rakyat bukanlah utopia, melainkan realitas yang terus diperjuangkan setiap hari.
Pemerintah Kota Kupang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui inovasi pelayanan, penegakan disiplin ASN, dan pemanfaatan teknologi digital.
Tinggalkan Balasan