Kupang, – Di tengah ancaman cuaca ekstrem dan fluktuasi pasar global, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Meski Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami koreksi tipis, fondasi ekonomi masyarakat terbukti tetap kokoh.
Dalam rilis integrasi data terbaru yang digelar Rabu (01/04/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) mengupas anatomi ekonomi NTT yang dinamis. Pesan utamanya jelas: Data bukan sekadar angka, melainkan kompas untuk menyelamatkan daya beli rakyat.
Februari 2026 mencatat NTP NTT berada di level 100,92. Secara teknis, angka ini turun tipis 0,19% dari bulan sebelumnya. Namun, di balik penurunan tersebut, terselip cerita ketangguhan. Angka di atas 100 adalah bukti mutlak bahwa petani NTT masih memiliki “napas” ekonomi yang kuat—pendapatan mereka masih lebih tinggi dibanding pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi.
Sektor Peternakan muncul sebagai pahlawan ekonomi dengan indeks tertinggi mencapai 105,64. Hal ini menegaskan bahwa NTT tetap menjadi lumbung ternak yang kompetitif di level nasional.
”Data yang kami rilis tidak berdiri sendiri. Semua saling terhubung—mulai dari piring makan petani (inflasi) hingga ke dermaga ekspor,” ujar Kepala BPS RI, Ateng Hartono, menekankan pentingnya membaca ekonomi secara utuh.
Ketangguhan NTT saat ini sedang diuji oleh alam. Gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter memaksa urat nadi transportasi laut—Kupang, Rote, Sabu, hingga Larantuka—sempat tersendat.
Kepala BPS NTT, Matamira B. Kalle, memperingatkan bahwa gangguan logistik akibat cuaca bukan sekadar masalah transportasi. “Ini adalah rantai dominonya. Jika distribusi terhambat, inflasi naik; jika inflasi naik, daya beli petani akan tercekik,” ungkap Matamira di Hall BPS NTT.
Di sektor pariwisata, NTT mulai melakukan manuver cerdas. Tidak lagi hanya bergantung pada magnet Labuan Bajo, diversifikasi kini diarahkan ke penguatan desa wisata dan gelaran budaya seperti Festival Lamaholot. Strategi ini dianggap sebagai langkah jempolan untuk memeratakan kue ekonomi ke seluruh pelosok provinsi.
Meski sektor peternakan berjaya, BPS memberikan “rapor merah” yang harus segera diintervensi pemerintah daerah pada subsektor Hortikultura (95,50) dan Perkebunan Rakyat (94,30) yang masih di bawah ambang keseimbangan.
Integrasi data ini menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan. Tanpa kebijakan yang presisi berbasis data System of National Accounts (SNA), sektor-sektor yang lemah ini bisa menjadi beban bagi pertumbuhan PDRB NTT ke depan.(***)
Tinggalkan Balasan