Kupang,-Wali Kota Kupang dr.Christian Widodo akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terkait lambannya pengerjaan proyek jalan di Kota Kupang. Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan bentuk kelalaian, melainkan bagian dari mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah dan strategi efisiensi penggunaan APBD.
Dalam pernyataannya, Jumat (27/3/2026), Christian menilai kritik masyarakat sebagai hal yang positif. Menurutnya, partisipasi publik menunjukkan adanya kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Kritik itu wajar dan harus diterima. Itu tanda masyarakat peduli terhadap perkembangan kota,” ujarnya.
Christian menjelaskan bahwa persepsi masyarakat tentang “awal tahun” kerap berbeda dengan sistem pemerintahan. Dalam praktiknya, tahun anggaran dibagi ke dalam beberapa tahapan yang memengaruhi waktu dimulainya proyek fisik.
Ia merinci, periode Januari hingga April belum sepenuhnya bisa digunakan untuk pekerjaan lapangan.
Januari–Februari: Fokus pemeriksaan anggaran tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Februari–Maret: Tahap perencanaan dan proses lelangApril: Pekerjaan fisik baru mulai berjalan
Jika terjadi kendala dalam proses tender, proyek bahkan bisa mundur hingga Mei.
“Jadi, dalam sistem pemerintahan, awal tahun itu bisa sampai empat bulan pertama,” jelasnya.
Selain faktor administratif, pemerintah juga menerapkan strategi efisiensi anggaran. Salah satunya dengan menggabungkan beberapa paket proyek agar biaya pengawasan dapat ditekan.
Christian mencontohkan penggabungan proyek jalan di sekitar kawasan GOR dengan proyek hotmix di titik lain dalam satu paket pengawasan.
“Kalau dipisah, biaya pengawasan jadi dua kali. Padahal ini uang rakyat, harus digunakan seefisien mungkin,” tegasnya.
Namun, konsekuensinya, proses lelang harus dilakukan secara bersamaan, sehingga pelaksanaan proyek menunggu kesiapan seluruh paket.
Tertekan Pemangkasan Anggaran Rp204 Miliar
Di sisi lain, Pemkot Kupang juga menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp204 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah menetapkan skala prioritas pembangunan.
Menurut Christian, perbaikan jalan difokuskan pada ruas yang memiliki tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita dahulukan jalan yang rusaknya berat dan paling banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Pembangunan Bertahap, Target 5 Tahun
Christian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kupang dirancang secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun. Artinya, tidak semua kebutuhan bisa diselesaikan sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Ia memastikan seluruh proyek tetap akan berjalan sesuai rencana, meski membutuhkan waktu karena harus mengikuti prosedur yang berlaku.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Semua tetap dikerjakan, tapi memang harus mengikuti aturan karena ini bukan anggaran swasta,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan