Kupang,— Komitmen memperkuat layanan kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur kian ditegaskan. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong peningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia (PMI) demi memenuhi standar nasional sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke pelosok daerah.
Anggota DPRD NTT Partai Nasdem, Kasimirus Kolo, menegaskan bahwa secara umum kinerja PMI NTT sudah mendapat pengakuan positif dari PMI pusat. Namun, masih terdapat sejumlah fasilitas penting yang harus segera dipenuhi agar standar layanan tetap terjaga.
“Secara kinerja, PMI NTT sudah baik dan mendapat penilaian positif. Tapi memang ada beberapa sarana yang wajib dipenuhi agar tetap sesuai standar nasional,” ujarnya di Kupang, Senin (13/4/2026).
Menurut Kasimirus, kebutuhan tersebut telah diajukan secara resmi kepada DPRD melalui Komisi V. Menanggapi hal itu, pihak legislatif menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran demi memperkuat fasilitas PMI.
“Komisi V sudah sepakat untuk mendukung penuh. Ini bukan sekadar soal fasilitas, tapi menyangkut kualitas pelayanan kemanusiaan dan penilaian dari pusat,” tegasnya.
Layanan Harus Menjangkau Daerah, Bukan Terpusat di Kota
Lebih jauh, Kasimirus menyoroti pentingnya pemerataan layanan PMI di seluruh kabupaten/kota di NTT. Ia mengingatkan bahwa pelayanan yang hanya terpusat di ibu kota provinsi akan menyulitkan masyarakat di daerah terpencil, terutama dalam situasi darurat.
“Pelayanan publik harus hadir dekat masyarakat. PMI perlu diperkuat hingga ke daerah agar respon terhadap kebutuhan darurat bisa lebih cepat dan tepat,” katanya.
Usulan Rumah Singgah Pasien Cuci Darah
Dalam momentum tersebut, DPRD NTT juga menyoroti aspirasi kemanusiaan lain yang tak kalah penting. Komunitas pasien cuci darah di NTT mengusulkan pembangunan rumah singgah bagi pasien dari luar daerah yang menjalani perawatan di Kupang.
Kasimirus menilai, kehadiran rumah singgah akan sangat membantu meringankan beban pasien dan keluarga, baik secara ekonomi maupun psikologis.
“Ini kebutuhan nyata di lapangan. Kita perlu kolaborasi antara pemerintah, PMI, dan komunitas untuk menghadirkan solusi kemanusiaan yang konkret,” ujarnya.
Dorongan Kolaborasi untuk Layanan Kesehatan Lebih Humanis
Langkah DPRD NTT ini dinilai sebagai bagian dari upaya besar menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Dengan penguatan fasilitas PMI serta dukungan terhadap kebutuhan pasien rentan, NTT diharapkan mampu menjadi contoh daerah yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan keadilan akses layanan.
“Ketika layanan kesehatan hadir dekat masyarakat, di situlah negara benar-benar dirasakan,” tutup Kasimirus.(Arnold).
Tinggalkan Balasan