Kupang,– Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina, Dolfus Tuames, menyampaikan penghargaan atas kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husein (Fraksi PKB) dalam kegiatan Bimbingan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempertegas peran aktif parlemen dalam mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lingkungan hidup.
Dikatakan bahwa kondisi Ekologis NTT Perlu Pendekatan Rehabilitasi yang Khusus pula.
“NTT memiliki 3.992 daerah aliran sungai (DAS) dengan cakupan luas yang signifikan. Salah satu DAS terbesar tersebar di tiga kabupaten: TTS (38%), Malaka (13%), dan Belu (8%),” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan ” Jumlah DAS di NTT sangat banyak yakni 3.992 DAS namun luas DAS didominasi oleh DAS dengan ukuran kecil yakni dibawah 100.000 Ha. Dengan DAS terluas di NTT yakni DAS Benain yang mempunyai luas 327.707 Ha yang memiliki panjang sungai sepanjang 132 km dengan komposisi luasan 41% di Kab TTU, 38% di TTS, 13% di Malaka dan 8% di Belu. Hal ini menyebabkan, apa dan bagaimana Kabupaten Malaka sangat ditentukan oleh bagaimana orang TTU dan TTS mengolah lahannya. Bila TTU dan TTS mengolah lahannya sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air maka kabupaten Malaka akan terhindar dari banjir dan genangan. Begitu pula sebaliknya. Perlu kerja- kerja kolaboratif antara Pemda terkait dalam pengelolaan DAS”
Ia menyoroti tantangan topografi wilayah NTT yang berbukit dan memiliki jarak pendek antara pegunungan dan laut, sehingga air sangat cepat mengalir ke laut tanpa sempat dimanfaatkan.
“Air hujan adalah anugerah Tuhan.Tanpa pengelolaan yang bijak, air itu akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, upaya konservasi seperti penanaman pohon sangat penting untuk menahan air agar tetap berada di daratan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Dolfus.
Pada kesempatan tersebut Anggota DPR RI Fraksi PKB Usman Husein berjanji untuk mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik lahan di NTT, serta merancang program rehabilitasi yang adaptif terhadap konteks lokal.
Ia juga berkomitmen untuk mendorong Pemanfaatan Lahan Tidur di NTT.
Selain itu Usman Husein, menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan pengalokasian anggaran pusat bagi program rehabilitasi hutan dan lahan di NTT.
Menurutnya, potensi lahan di wilayah ini sangat besar, namun banyak lahan milik Kementerian Kehutanan yang belum termanfaatkan secara optimal.
“Saya siap membantu intervensi anggaran pusat.Silahkan Kepala Balai menyampaikan secara tertulis lokasi-lokasi lahan tidur milik kementerian yang bisa kita ubah menjadi lahan produktif. Di Dapil II NTT ini, banyak lahan yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya,” tegas Usman.
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal yang lebih konkret dalam pelaksanaan rehabilitasi lingkungan berkelanjutan di NTT, sekaligus mempererat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tinggalkan Balasan