“Konflik Dapodik di SBD Berujung Darah”

Sumba,— Sebuah insiden penikaman mengejutkan terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Senin siang (16/06/2025).

Korban adalah Aloysius Lede Bora, Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Kurikulum SD pada Bidang Pengelolaan SD, yang ditikam oleh seorang operator sekolah saat sedang menjalankan tugas pelayanan administrasi dana BOS.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.00 WITA, ketika Aloysius tengah berkoordinasi dengan staf dan kepala sekolah terkait pencairan dana BOS tahap I tahun 2025. Pelaku yang disebut bernama Yanto, operator dari SDK Ilhaloko di Kecamatan Kodi Utara, diduga melakukan penyerangan secara tiba-tiba menggunakan senjata tajam.

Akibat kejadian itu, Aloysius mengalami luka serius di lengan kanan dan perut bagian kanan. Saat ini korban tengah menjalani perawatan intensif di fasilitas medis setempat. Dalam kondisi lemah, Aloysius sempat memberikan keterangan kepada awak media.

“Saya tidak pernah menyangka. Semuanya terjadi begitu cepat. Saat saya masuk ruangan, dia langsung menyerang saya tanpa peringatan,” ujar Aloysius .

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Diketahui sebelumnya, SDK Ilhaloko tengah dalam proses pengajuan Surat Perintah Bayar (SPB) untuk pencairan dana BOS. Namun, berdasarkan keterangan Aloysius, terdapat ketidaksesuaian data siswa di sistem Dapodik, sehingga pihaknya menunda proses tersebut sambil melakukan asistensi lebih lanjut.

“Dari laporan awal, jumlah siswa mencapai 300 lebih. Tapi saat kami lakukan pengecekan, banyak data yang tidak terdaftar di Dapodik,” jelasnya.

Aloysius menegaskan bahwa langkah penundaan itu merupakan perintah dari atasan langsungnya. “Saya hanya menjalankan instruksi pimpinan untuk memverifikasi ulang sebelum proses pencairan,” tambahnya.

Menurut informasi, pelaku merupakan anak dari kepala sekolah SDK Ilhaloko sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir, operator sekolah dan dinas telah intens berkoordinasi untuk merapikan data. Progres validasi bahkan dikabarkan sudah hampir selesai.

“Sebenarnya minggu lalu semua sudah siap untuk proses pencairan. Karena saya tugas luar, saya jadwalkan mereka datang hari ini. Tapi saya tidak menyangka pertemuan itu berakhir seperti ini,” imbuh Aloysius.

persoalan mendasar yang selama ini kerap terabaikan: minimnya ketahanan emosi dan etika pelayanan dalam birokrasi pendidikan di daerah. Ketegangan antara aparat sekolah dan dinas yang semestinya bersinergi justru berubah menjadi tragedi.

Jika benar motif penikaman ini dipicu oleh frustrasi akibat tertundanya pencairan dana, maka ini adalah sinyal krisis serius dalam mekanisme komunikasi dan pengendalian konflik di ranah pendidikan. Sebab, kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun, apalagi dalam ruang birokrasi yang semestinya menjunjung akuntabilitas dan pelayanan publik.

Panggilan untuk Evaluasi Total Sistem

Kejadian ini semestinya menjadi refleksi menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian. Perlu ada evaluasi serius terhadap sistem pengelolaan data, pembinaan etika kerja, dan peningkatan kapasitas SDM, terutama di daerah tertinggal.

Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan segera mengusut tuntas kasus ini. Pelaku harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan rasa aman dalam lingkungan kerja pemerintahan dapat dipulihkan.(***).

 

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *