Kupang,-Pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini menjadi sorotan serius. DPRD NTT berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PLN wilayah NTT untuk mencari solusi atas masalah ini yang semakin merugikan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD NTT, Nelson Obet Matara, menyampaikan bahwa pemadaman listrik yang terjadi hingga delapan jam di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Menurutnya, pemadaman yang tidak sesuai dengan jadwal yang diumumkan menyebabkan dampak negatif yang besar, terutama bagi pelaku usaha kecil dan home industry.
“Pemadaman yang berlangsung selama enam hingga delapan jam jelas merugikan masyarakat. Banyak usaha kecil yang terhambat, bahkan mengalami kerugian besar. Ini sangat mengganggu perekonomian rakyat kecil,” kata Nelson kepada wartawan, Senin 13 Januari 2025.
Tidak hanya merugikan pelaku usaha, Nelson juga menyoroti dampak serius yang dirasakan oleh masyarakat luas, terutama anak-anak yang sedang belajar di rumah. Pemadaman listrik yang tidak terjadwal dengan jelas menambah beban bagi orang tua dan keluarga yang bergantung pada kestabilan listrik untuk aktivitas sehari-hari.
“Saat ini pemerintah sedang berusaha keras meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, PLN malah melakukan pemadaman listrik dengan durasi panjang. PLN harus bertanggung jawab atas dampak kerugian yang ditimbulkan,” tegasnya.
Nelson juga meminta pihak PLN untuk memastikan pemadaman tidak berlangsung lebih dari satu jam per hari, mengingat pentingnya keberlangsungan ekonomi dan kegiatan pendidikan bagi masyarakat. Selain itu, kerusakan pada barang elektronik dan fasilitas publik yang disebabkan oleh pemadaman berkepanjangan juga menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.
Dengan rencana RDP ini, DPRD NTT berharap pihak PLN dapat memberikan penjelasan dan solusi konkret untuk mengatasi pemadaman listrik yang berlarut-larut, serta mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat.
DPRD NTT akan terus mendesak PLN untuk bertanggung jawab dan memastikan kualitas layanan listrik yang lebih baik demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan