KUPANG – Warga Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa hidup dalam keterbatasan akses akibat putusnya tiga jembatan vital: Jembatan Nunpisa, Bipolo, dan Kapsali. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp45,5 miliar ke Kementerian PUPR sejak 2024, namun hingga kini belum ada respons.
Jembatan Nunpisa: Simbol Keputusasaan Sulamu dan Amfoang
Jembatan Nunpisa di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, menjadi simbol keputusasaan warga setelah putus pada malam pergantian tahun 2022 ke 2023. Hampir tiga tahun berlalu, masyarakat Sulamu dan Amfoang terisolir tanpa jembatan penghubung utama menuju Oelamasi dan Kota Kupang.
“Kondisi ini sangat menyulitkan, terutama saat musim hujan. Warga harus berjuang menyeberangi sungai demi mendapatkan layanan kesehatan atau sekadar memenuhi kebutuhan pokok,” ujar seorang warga Sulamu dengan nada kecewa.
Kepala Bidang Bina Marga PUPR NTT, Adi Mbuik, menjelaskan bahwa usulan anggaran Rp12,3 miliar untuk perbaikan Jembatan Nunpisa telah diajukan, tetapi keterbatasan keuangan daerah membuat Pemprov NTT hanya bisa berharap pada uluran tangan pusat.
Nasib serupa dialami Jembatan Bipolo di Kecamatan Sulamu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Laut. Adi merinci, perbaikan Jembatan Bipolo membutuhkan anggaran Rp12,7 miliar, sementara Jembatan Kapsali membutuhkan Rp20,4 miliar.
“Perbaikan Jembatan Kapsali sebenarnya direncanakan pada 2024, tetapi lagi-lagi tertunda. Kami pastikan perbaikan akan dilakukan pada 2025 jika anggaran disetujui,” ungkap Adi.
Dampak dari rusaknya ketiga jembatan ini tak main-main. Akses warga ke layanan kesehatan seperti Puskesmas Sulamu dan RSUD Naibonat menjadi sangat terbatas. Saat hujan deras, jalur darat nyaris mustahil dilalui, mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Masa hampir tiga tahun, jembatan yang jadi nyawa masyarakat dibiarkan begini? Apakah kami harus terus terisolir tanpa kepastian?” keluh seorang warga Amfoang.
Jembatan Nunpisa, Bipolo, dan Kapsali adalah aset Pemprov NTT yang kini menjadi beban berat masyarakat. Pemerintah Provinsi telah berupaya keras mengajukan anggaran, tetapi sejauh ini, keheningan adalah satu-satunya jawaban dari pusat.
“Warga butuh aksi nyata, bukan janji kosong. Jika respons tak kunjung datang, nasib masyarakat Sulamu dan Amfoang akan terus terpuruk,” tegas Adi.
Pertanyaannya, kapan pemerintah pusat akan turun tangan? Ataukah tiga jembatan ini akan terus menjadi saksi bisu dari derita dan ketidakpedulian?(Arnold)
Tinggalkan Balasan